PEKANBARU (celotehriau.com) – Krisis infrastruktur di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), memaksa Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan dana senilai Rp10 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Alokasi ini merupakan respons langsung terhadap kerusakan parah ruas jalan Sontang-Kasang Padang yang kini memiliki lubang dengan kedalaman rata-rata mencapai satu meter.
Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, Zulfahmi, menegaskan bahwa kondisi eksisting jalan tidak lagi memungkinkan penanganan bersifat tambal sulam atau perbaikan fungsional. Tim Bidang Bina Marga yang turun melakukan survei menemukan tiga titik kerusakan kritis yang seluruhnya terendam air dan membentuk kubangan permanen.
"Kalau hanya melakukan penimbunan secara fungsional, hasilnya tidak akan efektif untuk jangka panjang. Apalagi kondisi eksisting saat ini masih terendam. Sehingga penanganan yang dilakukan melalui APBD Perubahan juga berupa penimbunan sesuai kondisi di lapangan," ujar Zulfahmi, Selasa (18/8/2026).
Besarnya anggaran Rp10 miliar untuk memperbaiki tiga titik kerusakan mencerminkan tingkat degradasi jalan yang parah. Zulfahmi menjelaskan bahwa penimbunan dalam volume besar mutlak diperlukan untuk mengembalikan daya dukung jalan agar mampu menahan beban kendaraan dan tahan terhadap genangan air hujan.
Kondisi jalan Sontang-Kasang Padang saat ini sangat parah, terutama saat musim hujan ketika lubang-lubang berubah menjadi kubangan yang membahayakan keselamatan pengendara. Bagi warga Bonai Darussalam, ruas ini adalah nadi transportasi yang menghubungkan mereka dengan pusat pelayanan dan pasar.
Dengan masuknya proyek ini dalam pagu APBD Perubahan 2026, Pemprov Riau menargetkan normalisasi akses transportasi dapat segera terealisasi. Langkah ini diambil setelah menyadari bahwa menunda penanganan hanya akan menambah biaya pemulihan di masa depan dan semakin merugikan masyarakat setempat.
Zulfahmi memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan akan disesuaikan dengan spesifikasi teknis penimbunan massal yang telah divalidasi tim survei lapangan. Harapannya, intervensi darurat ini tidak hanya menutup lubang, tetapi juga memutus siklus kerusakan berulang yang selama ini membebani warga dan anggaran daerah.
