CELOTEHRIAU - Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla meminta Presiden Joko Widodo seharusnya tidak terlibat lebih jauh dengan urusan Pemilu 2024. JK mencontohkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa pemerintahannya.
"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti ibu Mega, SBY, itu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri," ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023).
Jokowi seharusnya tidak melibatkan dirinya dalam urusan politik Pemilu 2024. Supaya Pemilu bisa berjalan lebih demokratis.
"Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK.
Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyampaikan kegelisahannya terkait sikap Presiden Joko Widodo kepada Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat pertemuan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5). Kegelisahan Surya Paloh itu terkait langkah Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024.
Surya Paloh meminta Presiden Jokowi memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan. Meski hak politik Jokowi untuk terlibat dalam Pemilu, tetapi sebagai pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik privilese sebagai presiden.
"Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini," ujar Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto kepada wartawan, dikutip Sabtu (6/5/2023).
"Ya mestinya, mohon maaf, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan," jelasnya.
Menurut pandangan Surya Paloh dan NasDem, endorse yang dilakukan Jokowi bukan hal yang baik. Ia meminta Jokowi untuk netral sebagai presiden di Pemilu 2024.
"Bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," ujar Sugeng.
"(Surya Paloh) menginginkan (Jokowi netral), iya dong. Bukan sekedar menginginkan, mengharuskan bahkan," tegasnya.
