PEKANBARU - Menurut data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di Provinsi Riau menurun menjadi 17,0 persen dibandingkan tahun 2021 yakni 22,3 persen. Angka tersebut mencapai target nasional yang meminta Riau dapat menurunkan angka stunting di 18,86 persen.
Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, dibutuhkan kontribusi penanganan stunting dari seluruh Kabupaten/Kota di Riau untuk menurunkan angka stunting.
Apalagi ibukota Riau, Kota Pekanbaru. Dimana untuk Kota Pekanbaru prevalensi stunting sebesar 16,80 persen melebihi target yang sudah ditetapkan sebesar 9,54 persen, maka harus diturunkan. "Untuk Kota Pekanbaru untuk pencapaian target tahun 2024 sebesar 12,38 persen, harus bisa tercapai," kata Syamsuar.
Untuk akurasi pengukuran stunting di Provinsi Riau, pada tahun 2022 kata Syamsuar, Pemerintah Provinsi Riau melalui Bantuan Keuangan telah memberikan bantuan alat antropometri kepada Kota Pekanbaru sebanyak 358 set alat.
"Semoga dengan akurasi pengukuran prevalensi stunting sejalan dengan kebijakan yang dilakukan baik Pemerintah Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau untuk pencapaian target yang sudah ditetapkan," ujarmya.
Di samping itu, upaya pemenuhan kesehatan pada Kota Pekanbaru dalam rangka Percepatan Jaminan Kesehatan Semesta/ Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2023 telah menyiapkan jaminan kesehatan masyarakat Budget Sharing sebanyak 60.348 jiwa, dan pada APBD Perubahan telah menyiapkan penambahan sebanyak 20.000 jiwa.
"Semoga pada akhir tahun ini Kota Pekanbaru telah mencapai Universal Health Coverage (UHC)," tukasnya.
Untuk diketahui, Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Sasaran penanganan stunting pada kelompok remaja, calon pengantin dan pasangan usia subur untuk pencegahan penambahan kasus stunting baru di masa yang akan datang.
