PEKANBARU - DPRD bersama Pemerintah Kota Pekanbaru telah menandatangani KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 sebesar Rp2,89 Triliun. Kemudian KUA-PPAS APBD Murni 2024 telah diteken senilai Rp2,825 Triliun. Nantinya, postur tersebut akan kembali dibahas di masing-masing komisi hingga akan diketok palu pengesahan.
Terhadap hal tersebut, DPRD Pekanbaru berharap postur APBD Perubahan 2023 dan APBD Murni 2024 untuk tetap memprioritaskan hal pokok kepentingan masyarakat.
Sekretaris Komisi IV DPRD Pekanbaru Rois mengatakan, pihaknya ingin prioritas seperti perbaikan jalan berlubang, penanganan sampah hingga penanggulangan banjir lebih ditingkatkan.
"Kita ingin prioritas APBD itu masih yang dari awal karena masih banyak gerakannya yang belum kelihatan banget. Makanya tidak jauh-jauh dari masalah urgent seperti persoalan sampah, perbaikan jalan rusak yang sudah mulai berjalan, terus saluran-saluran drainase itu harus tetap diprioritaskan," ujarnya.
Politisi PKS ini mengatakan, DPRD Pekanbaru siap mengawal anggaran agar program-program prioritas kemasyarakatan tetap berjalan dalam APBD- P 2023 dan APBD Murni 2024.
"Mengenai detail anggarannya, nanti lebih lanjut dalam rapat banggar akan kita bahas lebih spesifik," ulasnya.
Ia mengatakan, DPRD Pekanbaru mensupport Pemko Pekanbaru yang telah merealisasikan program-program unggulan yang bersentuhan dengan masyarakat. Salah satunya seperti program Universal Health Coverage (UHC). Yang mana, program UHC bertujuan untuk memberikan jaminan pembiayaan kesehatan secara gratis bagi masyarakat di seluruh puskesmas dan rumah sakit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru.
"Ya, kita setuju dan oke-oke saja dengan program-program yang prioritas itu seperti UHC. Karena saya melihat memang itu yang diperlukan oleh masyarakat. Pokoknya, program yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat itu pasti kita support," tukasnya.
