Sistem Pembayaran PKB Dikeluhkan Warga, DPRD Pekanbaru Minta Sediakan QRIS

Sistem Pembayaran PKB Dikeluhkan Warga, DPRD Pekanbaru Minta Sediakan QRIS

PEKANBARU (celotehriau.com) - Sistem pembayaran kendaraan bermotor (PKB) di Samsat sampai kini masih tunai. Sistem itu dikeluhkan warga lantaran dinilai masih jadul di zaman yang sudah maju seperti sekarang.

Santi, warga Kecamatan Tuah Madani mengatakan, bulan ini sudah waktunya ia membayar pajak kendaraan. Menurutnya, setiap tahun ia harus mengantongi uang tunai untuk membayar pajak.

Baik di Samsat, maupun loket yang berada di Mal Pelayanan Publik (MPP) sampai saat ini masih menggunakan sistem tunai.

"Zamannya sudah Cashless, harusnya ada pilihan untuk pembayaran non tunai, zaman sudah semakin maju," kata Santi, Jumat (28/8/2026).

Ia berharap, ke depan Samsat menyediakan pembayaran nintunai seperti menyediakan QRIS atau sistem transfer.

"Semoga jadi atensi, jangan pembayaran hanya cash saja. Minimal ada QRIS, masyarakat udah mulai jarang bawa duit cash," kata Santi.

Kata Santi, ia biasa membayar pajak kendaraan di MPP. Memang di sana ada disediakan ATM untuk pengambilan uang. Tapi, kata Santi, lebih praktis jika disediakan QRIS.

"Zaman sudah semakin maju, ayo kita berpikir lebih maju juga, jangan ribet," tegasnya.

Hal yang sama juga dirasakan Edi, warga Kualu. Kata dia, saat ini sudah era digital, tapi untuk bayar pajak masih harus pakai uang tunai. Harusnya, sambung Edi, petugas menyediakan pilihan pembayaran melalui QRIS atau transfer supaya lebih mudah.

"Karena tidak semua masyarakat membawa uang tunai saat datang untuk melakukan pembayaran. Kadang kami datang hanya membawa uang secukupnya atau bahkan tidak membawa cash. Kalau ada QRIS, tentu lebih praktis karena tinggal bayar menggunakan ponsel," jelasnya.

Ia berharap sistem pembayaran pajak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Selain lebih mudah, pembayaran digital juga lebih aman dan transparan karena ada bukti transaksi.

"Semoga ke depan masyarakat diberikan pilihan untuk bayar secara tunai maupun nontunai," jelansya.

Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Zainal Arifin mendesak agar pembayaran pajak kendaraan dipermudah bagi masyarakat. Kata dia, sudah banyak tersedia jalur pembayaran seperti QRIS, transfer rekening, dompet digital, dan lainnya.

Kata Zainal, kemudahan pembayaran merupakan bagian tak terpisahkan dari peningkatan kualitas pelayanan publik. Di satu sisi masyarakat terus diimbau untuk taat pajak, namun di sisi lain proses pembayarannya justru dipersulit.

Ia mengingatkan agar keluhan itu dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan sistem. Sebab, pendapatan dari sektor PKB serta opsen PKB turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan.

“Samsat harus segera berbenah. Pajak kendaraan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, hasilnya jelas untuk kemajuan Kota Pekanbaru. Semoga pelayanannya segera berubah menjadi lebih baik,” jelasnya.

Berita Lainnya

Index