PEKANBARU - Anggaran perjalanan dinas pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dirasionalisasi. Untuk itu, bagi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan melakukan perjalanan dinas wajib mengajukan telaah staf ke Pj Walikota Pekanbaru dan Sekretaris Daerah.
"Jadi untuk OPD - OPD itu sudah dirasionalisasi semua anggaran perjalanan dinasnya. Ada yang tinggal satu atau dua kali lagi perjalanan dinasnya itu sudah habis," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Senin (2/10/2023).
Ia mengatakan bagi kepala OPD yang akan melakukan perjalanan dinas agar mengajukan telaah staf ke Pj Walikota dan juga Sekda. "Kalau itu dianggap penting dan mendukung tugas pokok, itu akan kita dukung dari sekretariat daerah," Cakapnya.
Dijelaskan Sekda, rasionalisasi ini dilakukan dalam rangka menyehatkan APBD Kota Pekanbaru.
"Jadi kita prioritaskan program prioritas kita dulu, baru nanti setelah itu kita melaksanakan perjalanan dinas. Intinya kepala OPD sekarang yang mau pergi perjalanan dinas harus ngajukan telaah staf ke Pj Walikota dan sekda," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan rasionalisasi anggaran beberapa kegiatan OPD pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023. Rasionalisasi yang dilakukan salah satunya adalah perjalanan dinas pegawai.
Hal ini disampaikan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun usai kegiatan Paripurna Penyampaian Nota Keuangan untuk APBD Perubahan Tahun 2023 Senin (18/9/2023). Ia mengatakan selain rasionalisasi perjalanan dinas pegawai juga dilakukan rasionalisasi untuk barang pakai habis.
"Hari ini kita memang Paripurna Penyampaian Nota Keuangan untuk APBD Perubahan tahun 2023," ujar Muflihun, Senin (18/9/2023).
Ia mengatakan intinya pada APBD perubahan ini ada penambahan yang bersumber dari pajak kemudian dari dana transfer provinsi.
"Kita asumsikan memang ada penambahan namun kita belum tahu pastinya berapa. Tapi kita dah berupaya agar bisa mengejar belanjanya," Cakapnya.
