PELALAWAN- Bupati Pelalawan H. Zukri SE menghadiri rapat koordinasi (rakor) tanggap darurat bencana banjir di Provinsi Riau.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Gubernur Riau Brigjen TNI Purn H. Edy Natar Nasution bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos.,MM dan dan Komisi 8 DPR RI Ahmad, M.Si, Jumat (19/1/2024) di Balai Serindit, Pekanbaru.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Bupati/Walikota, Kepala OPD terkait dan Forkopimda se-Provinsi Riau.
Rapat koordinasi tanggap darurat bencana banjir ini dilakukan karena 10 dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau mengalami musibah banjir.
Pada Kamis 18 Januari lalu Kepala BNPB bersama Gubri dan Komisi 8 DPR RI telah meninjau lokasi bencana banjir yang ada di 3 wilayah Provinsi Riau, yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru.
Dalam rakor, Gubri Edy Nasution menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi (banjir, tanah longsor dan puting beliung) Tahun 2023.
Status siaga bencana Hidrometeorologi tersebut terhitung sejak 22 Desember 2023 sampai dengan 31 Januari 2024. Penetapan status berdasarkan surat keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 7743/XII/2023 tentang Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Provinsi Riau Tahun 2023.
"Kita di Provinsi Riau telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, ini kurang lebih selama 40 hari, mengingat 10 dari 12 kabupaten/kota di Riau dalam kondisi yang hampir semua berlaku sama yakni banjir,"ucapnya.
Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam kesempatan yang sama menghimbau kepada seluruh kepala daerah yang hadir agar dapat mengajukan permintaan bantuan kepada BNPB dalam penanganan banjir di daerahnya.
"Saat ini seluruh wilayah Indonesia tengah menghadapi banjir. Tahun 2023 saja jumlah bencana yang ada di tanah air mencapai 4.940 bencana, dan Riau menempati posisi ke-7 sebagai provinsi dengan jumlah bencana tertinggi, baik itu bencana basah maupun kering. Untuk alat-alat dan bantuan yang sebelumnya telah diterima oleh masing-masing daerah, maka saya harap dapat menyimpannya dengan baik dan hati-hati. Jangan sampai ketika bencana Elnino datang, harus mengajukan lagi dari awal. Untuk sekarang pada masa tanggap darurat banjir, silahkan masing-masing kepala daerah bersama Forkopimda untuk lihat kebutuhannya masing-masing agar dapat diajukan karena kebutuhan tiap daerah berbeda-beda," ujarnya Kepala BNPB menerangkan pada rakor.
Setelah pelaksanaan rakor, BNPB memberikan bantuan operasional Dana Siap Pakai (DSP) kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 250 juta yang bertujuan untuk penanganan bencana banjir.
Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Gubri Edy Natar Nasution kepada Bupati Pelalawan H. Zukri. Selain bantuan DSP, BNPB juga memberikan bantuan peralatan dan logistik dalam penanganan bencana banjir antara lain 500 paket sembako, 500 selimut, 500 matras, 500 hygene kit, 500 botol sabun cair, 4 unit tenda keluarga, 2 unit tenda pengungsi, dll.
Usai rakor, Bupati Pelalawan H. Zukri SE menyampaikan ucapan banyak terimakasih kepada BNPB yang telah memberikan bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
"Alhamdulillah, saya selaku Bupati atas nama Pemda Pelalawan mengucapkan terimakasih kepada BNPB atas bantuan yang diberikan. Hari ini kita menerima bantuan DSP sebesar Rp 250 juta dan bantuan peralatan dan logistik dari BNPB untuk menangani bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Pelalawan," ungkap Bupati yang istiqomah membantu masyarakat lemah ini.
"Semoga bantuan ini segera dapat kita salurkan kepada masyarakat korban banjir yang memang sangat membutuhkan bantuan-bantuan ini. Harapan saya agar banjir segera surut sehingga masyarakat kita segera bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala," tambah H. ZukriZukri saat didamping Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto SH, SIK.***(rls)
