PEKANBARU - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta untuk netral pada Pemilu tahun 2024. Para ASN harus bisa netral dan tidak terlibat politik praktis.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution mengatakan dirinya bersama Kanwil Kemenkumham Riau telah mengikuti penyuluhan hukum serentak menciptakan netralitas aparatur pemerintah dalam mendukung Pemilu tahun 2024.
"Sesuai peraturan perundang-undangan, kita kan sebagai ASN ini mesti netral, jangan sampai melakukan politik-politik praktis, jangan sampai mengajak orang lain untuk memilih seseorang," ujar Indra, Selasa (23/1/2024).
Menurutnya jika para ASN sudah memiliki pilhan, maka ASN diminta untuk tidak mengajak orang lain memilih apa yang dia pilih.
"Kalau kita sendiri punya pilihan silahkan, tapi kita jangan aktif pula jadi tim sukses di medsos posting ini posting itu," imbaunya.
Ditegaskannya, ASN tidak boleh menunjukkan sikap keberpihakan terhadap salah satu calon. Jika itu dilakukan, ASN tentunya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
"Jadi kita lebih bagaimana kita menciptakan ASN ini berwibawa, nggak berpihak, netral," ungkapnya.
Ia menambahkan, untuk saat ini dirinya belum menerima laporan terkait adanya ASN Pemko Pekanbaru yang tidak netral.
"Belum ada (laporan) sampai sekarang," pungkasnya.
