PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi meminta enam Pejabat Sementara (Pjs) bupati dan walikota yang baru dikukuhkan untuk melakukan monitoring Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 di kabupaten kota masing-masing.
Pasalnya, berdasarkan catatan yang diperoleh realisasi anggaran di enam daerah yakni Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Kuansing dan Kota Dumai masih tergolong rendah. Padahal saat ini sudah triwulan ketiga tahun 2024.
Demikian disampaikan Pj Gubri saat mengukuhkan enam Pjs bupati dan walikota, Selasa (24/9/2024) di Balai Serindit Gedung Daerah Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru.
Pj Gubri mengatakan, Pjs bupati dan walikota sesuai surat keputusan Mendagri ditugaskan untuk memastikan jalannya roda pemerintahan di kabupaten dan kota agar terlaksana dengan baik, serta wajib untuk tidak memihak (netralitas aparatur negara).
"Selain itu, walaupun para Pjs bupati dan walikota hanya melaksanakan tugas selama dua bulan untuk segera melaksanakan monitoring pelaksanaan APBD 2024," katanya.
Berdasarkan catatan, lanjut Pj Gubri, realisasi anggaran untuk Kabupaten Siak berada di angka 52,24 persen, Kepulauan Meranti 50,06 persen, Pelalawan 44,76 persen, Kuantan Singingi (Kuansing) 49,56 persen, Bengkalis 39.96 persen, dan Kota Dumai 56,66 persen.
"Tentu ini harus menjadi pusat perhatian Pjs bupati dan walikota yang baru dikukuhkan," pintanya.
Adapun enam Pjs bupati dan walikota yang diminta untuk monitoring APBD kabupaten dan kota adalah Pjs Bupati Siak, Indra Purnama (Kepala Biro Keuangan, Umum dan Humas BNPP).
Pjs Bupati Kepulauan Meranti, Roni Rakhmat (Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau). Pjs Bupati Pelalawan, Jhon Armedi Pinem (Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Setdaprov Riau).
Pjs Bupati Kuansing, Sri Sadono Mulyanto (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau). Pjs Bupati Bengkalis, Drs Akhmad Sudirman Tavipiyono MM MA (Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Dafdukcapil) pada Ditjen Dukcapil Kemendagri)
Pjs Walikota Dumai, TS Fahsul Falah (Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, Kemendagri).
