CELOTEHRIAU - DPRD Riau meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) diharapkan dapat menjadi pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau.
Pasalnya, BUMD tersebut hingga kini masih mengharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau untuk beroperasi. Bahkan, pada tahun 2024 lalu, PT PIR tidak ada kegiatan.
Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri mengatakan, telah memanggil manajemen ataupun direksi dari PT PIR. Pemanggilan dilakukan Komisi III dalam rangka evaluasi kinerja PT PIR.
"Evaluasi ini salah satu langkah kita untuk memberikan dukungan penambahan PAD kita atau memperbesar PAD kita seiring dengan kondisi defisit yang sedang terjadi," ujar Edi, Selasa (15/4/2025).
Dari evaluasi yang dilakukan, kata Edi, pihaknya mengaku belum mendapatkan gambaran. Hal itu dikarnakan kondisi PT PIR saat ini yang memang belum sesuai dengan ekspektasi.
"Tahun 2024 lalu mereka dalam kondisi 0, karena tidak ada kegiatan, dan itu sehubungan dengan adanya perizinan yang beluk keluar dari Kementerian ESDM. Dan tugas kita membantu supaya izin yang mereka dibutuhkan cepat diberikan," ungkapnya.
Kemudian untuk tahun 2025 ini, lanjut Edi, pihaknya meminta PT PIR untuk membuat rencana kerja. Sehingga pada akhir tahun 2025, pihaknya bisa melakukan evaluasi kembali terkait rencana kerja dan target yang dicapai.
"Kita juga memberikan koreksi-koreksi terhadap manajemen yang mereka sedang laksanakan. Dan target kita kedepan, PT PIR ini bisa mengelola langsung batu bara di Riau," pungkasnya.
