PEKANBARU, celotehriau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau gandeng perusahaan untuk memperbaiki Jalan Mahato-Simpang Manggala, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Pasalnya, ruas jalan milik provinsi tersebut mengalami kerusakan yang sangat parah.
Berdasarkan data dari Dinas PUPR PKPP Riau, ada 8.450 meter Jalan Mahato-Simpang Manggala dalam kondisi rusak berat. Sementara 27.250 meter dalam kondisi rusak sedang.
Untuk perbaikan jalan tersebut, Pemprov Riau merencanakan dengan metode rigid atau beton. Hal itu mengingat jalan tersebut dilalui oleh kendaraan bertonase besar.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, dengan sistem rigid ini diharapkan dapat menahan beban kendaraan angkutan yang beratnya mencapai puluhan ton.
Untuk perbaikan jalan yang rusak tersebut, Pemprov Riau membutuhkan anggaran per 1 kilometernya sebesar Rp11,450 miliar atau Rp1,145 miliar per 100 meter.
Melihat anggaran yang sangat besar untuk perbaikan tersebut, Pemprov Riau meminta agar perusahaan-perusahaan di sekitar ikut berkontribusi membangun jalan tersebut.
"Kita ketahui bahwa kondisi fiskal kita sangat berat untuk memperbaiki jalan sampai mantap. Dan alhamdulillah kita dapat Dana Bagi Hasil (DBH) sawit Rp103 miliar dan semuanya kita salurkan untuk perbaikan jalan rusak Mahato-Simpang Manggala," ujar SF Hariyanto, Selasa (21/7/2026).
Ia menyebut, DBH Rp103 miliar itu akan difokuskan untuk perbaikan 8.450 meter jalan yang rusak berat. Sementara 27.250 meter jalan yang rusak sedang, ia meminta agar perusahaan-perusahaan setempat ikut membangun jalan tersebut.
"Harapan kita perusahaan-perusahaan yang ada di Riau ini saling koordinasi, kolaborasi terhadap pembangunan jalan ini. Kita harap kontribusi mereka," ucapnya.
Dikatakannya, ada 42 perusahaan dipanggil untuk ikut berkontribusi membangun Jalan Mahato-Simpang Manggala tersebut. Dari puluhan perusahaan tersebut, ia meminta agar ada satu koordinator untuk mengakomodir 42 perusahaan tersebut.
Dalam pelaksanaannya nanti, kata SF Hariyanto, Pemprov Riau tidak menerima bantuan apa pun dari perusahaan. Pemprov Riau hanya menyediakan design serta spek jalan yang akan dibangun oleh perusahaan.
"Jadi kita Pemprov Riau melalui Dinas PUPR tidak boleh menerima uang, kita sifatnya mengawasi, ini speknya, ini speknya silahkan kerjakan," pungkasnya.
