KUANSING (celotehriau.com) - Sebuah potret kelam dari dunia pendidikan di pelosok Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) mencuat ke permukaan dalam sidang paripurna DPRD Kuansing, baru-baru ini.
Kondisi memalukan dunia pendidikan, ada sebuah sekolah mengalami rusak parah di SDN 001 Sungai Pinang Hulu Kuantan, Kuansing. Merupakan kampung halamannya Pimpinan DPRD Kuansing, Wakil Ketua I DPRD Kuansing Satria Mandala Putra.
Kondisi jeleknya sarana prasarana sekolah di negeri yang dikenal banyak melahirkan Tokoh Pendidikan itu merobek narasi sukses yang ditampilkan dalam dokumen laporan pertanggungjawaban (LPj) pemerintah daerah APBD Kuansing 2025.
Kondisi ini diungkap Anggota Komisi I DPRD Kuansing dari Fraksi PKB, Desi Guswita, SE, MM. Ia membongkar kondisi memprihatinkan SDN 001 Sungai Pinang di Kecamatan Hulu Kuantan yang viral akibat sebagian bangunannya rusak berat.
Berdinding kawat jaring mirip kandang kambing, beratap lapuk, dan berlantai tanah.
Fakta yang dinilai paling menyayat hati publik ini adalah fasilitas pendidikan yang telantar tersebut berada tepat di Daerah Pemilihan (Dapil) milik Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra.
“Di saat anak-anak harus bertaruh nyawa belajar di bawah atap lapuk, pimpinan sidang dinilai terburu-buru mengetok palu pengesahan LPj APBD 2025 dan memotong paksa interupsi," kesal Desi dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Melihat kondisi ini, ia dengan lantang menolak pengesahan LPj APBD Kuansing 2025 itu. Meski akhirnya mayoritas wakil rakyat menerimanya.
"Demi Allah, saya bersikeras menolak laporan keuangan ini bukan demi mencari panggung politik, melainkan karena tanggung jawab moral atas tumpukan keluhan masyarakat bawah yang sudah tidak terbendung lagi! Setiap hari saya menampung aspirasi riil dari rakyat mengenai infrastruktur jalan yang lumpuh, fasilitas sekolah yang telantar, hingga hak gaji perangkat desa dan guru honorer yang ditunda sepihak akibat kas daerah kolaps!" beber Desi Guswita.
Desi menyayangkan sikap pimpinan sidang yang memotong pembicaraannya secara sepihak di hadapan Plt. Bupati H. Muklisin saat itu.
"Interupsi dilayangkan karena kami menuntut akuntabilitas publik. Seluruh data harus dibuka secara transparan biar jelas kemana aliran APBD raksasa Rp1,7 Triliun milik daerah ini," katanya.
“Mengapa di atas kertas surplus, tetapi di lapangan kas kosong dan menyisakan utang tunda bayar Rp202 miliar," tanya Desi.
Pimpinan sidang lantas mengetuk palu LPj APBD 2025 itu. Ia menuding, karena takut borok kepemimpinan lembaga ini dibedah.
"Sangat dipertanyakan nurani wakil rakyat, apakah membiarkan anak-anak di daerah pemilihan sendiri belajar di ruang mirip kandang kambing berlantai tanah itu hasil dari keputusan bersama yang dibanggakan di media. Ini kejahatan moral yang melukai rakyat," lanjut Srikandi PKB Kuansing itu.
Lebih lanjut, disampaikan Desi Guswita, bahwa langkahnya murni membentengi Plt. Bupati H. Mukhlisin agar tidak terseret risiko hukum akibat laporan kurang akurat para Kepala OPD.
Di sekolah tersebut, beber Desi, ada empat orang guru honorer terpaksa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan sertifikasi Rp2 juta per bulan karena anggaran operasional daerah tersedot untuk beban masa lalu.
“Biar 24 anggota dewan lain memilih diam, saya setia pada sumpah jabatan di bawah Al-Qur'an. Saya tidak takut dikucilkan di dalam gedung dewan, karena bagi saya, kepatuhan kepada jeritan rakyat jauh lebih tinggi daripada kepatuhan kepada skenario stempel buta birokrasi," pungkas Desi Guswita.**
