CELOTEHRIAU--Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga ada lima pihak yang berstatus kader, eks kader, hingga pejabat pemerintah yang berniat mengambil paksa partainya.
Rinciannya, satu kader aktif Partai Demokrat, satu kader yang sudah 6 tahun tak aktif, satu mantan kader yang diberhentikan sejak 9 tahun lalu akibat kasus korupsi, dan seorang mantan kader yang berhenti dari Demokrat 3 tahun lalu.
"Sedangkan [pihak yang berasal dari] non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," kata AHY dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Meski demikian, dia tak merinci siapa nama-nama pelaku manuver politik tersebut. AHY hanya mengaku mendapatkan laporan dari banyak pimpinan dan kader partai Demokrat tentang gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat tersebut 10 hari yang lalu.
Menurutnya, manuver itu dilakukan secara sistematis karena sudah melibatkan pihak luar. Para kader itu bahkan mengakui sudah diajak, via telepon maupun pertemuan langsung, untuk melakukan manuver pergantian pucuk pimpinan Partai Demokrat tersebut.
"Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," kata dia.
Konsep pengambilalihan partai yang dipilih para pelaku ini, lanjutnya, adalah lewat Kongres Luar Biasa (KLB). Proses pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, kata AHY, akan dijadikan kendaraan untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden 2024.
"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB," ungkapnya.
"Pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," sambung dia.
AHY mengatakan para pelaku pelaku manuver tersebut merasa yakin gerakan ini pasti sukses. Sebab, mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.
"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," kata AHY.
Sebelumnya, AHY mengungkap ada lingkaran dekat Jokowi yang hendak mengambil paksa Partai Demokrat. Ia kemudian menyurati Jokowi untuk mengklarifikasi hal tersebut.
