PEKANBARU (CELOTEHRIAU.COM) ??Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir tahun lalu mencapai US$376,8 miliar atau sekitar Rp5.452 triliun. Posisi utang luar negeri tersebut lebih rendah dibanding akhir 2017 sebesar US$352,46 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunukasi BI Agusman menjelaskan peningkatan utang luar negeri terutama dipengaruhi oleh neto transaksi penarikan utang dan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan utang dalam rupiah investor asing lebih tinggi dalam denominasi dolar AS.
"Pertumbuhan ULN bersumber dari pertumbuhan ULN pemerintah dan swasta," ujar Agusman dikutip dari keterangan resmi BI, Senin (18/2).
Agusman menjelaskan posisi utang luar negeri pada akhir tahun lalu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 186,2 miliar dolar AS, serta utang swasta, termasuk BUMN sebesar 190,6 miliar dolar AS.
Utang pemerintah tersebut naik US$7,1 miliar dibanding akhir tahun sebelumnya. Peningkatan utang pemerintah, menurut dia, terutama karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik sejalan dengan perekonomian domestik yang kondusif dan imbal hasil yang tetap menarik, serta ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda.
"Selain itu, peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh penerbitan SBN valuta asing dalam rangka pre-funding fiskal tahun 2019," jelas dia.
Sementara, posisi ULN swasta meningkat US$10,6 miliar dibanding kuartal sebelumnya, terutama didorong oleh peningkatan posisi kepemilikan surat utang korporasi oleh investor asing.
Berdasarkan data BI, ULN swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 73,8 persen.
Meski ULN meningkat, Agusman memastikan struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Desember 2018 yaitu sebesar 36 persen.
"Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers," kata dia.
