PEKANBARU (CELOTEHRIAU.COM) - Setelah beberapa kali melakukan demonstrasi terkait pemotongan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) berdasarkan Perwako Pekanbaru nomor 7 Tahun 2019, hari ini rombongan perwakilan guru sertifikasi Pekanbaru berangkat ke Jakarta. Mereka akan konsultasi ke pemerintah pusat terkait tidak ada kesepahaman antara tuntutan guru dan penjelasan Walikota terkait tunjangan guru tersebut.
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau, Syahril, mengatakan bahwa saat ini para guru sertifikasi di SD dan SMP negeri di Pekanbaru masih memperjuangkan kesejahtraannya. Mereka berharap agar tidak ada penghapusan TTP.
"Para guru tersebut berharap tidak ada pengurangan pendapatan. Karena tunjangan tersebut sudah masuk dalam perencanaan kehidupan mereka ke depan," jelas Syahril, Rabu (27/3/2019).
Syahril mengatakan bahwa keberangkatan perwakila guru tersebut ke Jakarta merupakan bagian dari perjuangan mereka. Keberangkatan tersebut difasilitasi oleh Pemko Pekanbaru. Mereka terdiri dari perwakilan Pemko Pekanbaru, perwakilan guru SD, perwakilan guru SMP, perwakilan pengawas dan perwakilan PGRI.
Syahril mengatakan, rombongan nantinya di sana akan berkonsultasi dengan beberapa lembaga seperti KPK, Kemendikbud, Kemendagri, DPR RI, dan sebagainya. "Tujuannya untuk memastikan landasan dari Perwako tersebut yang menghapus TTP," katanya.
"Kita ingin lihat apakah benar ada aturan yang melarang guru menerima tunjangan dari APBD setelah menerima sertifikasi dari APBN," papar Syahril.
Syahril berharap dalam konsultasi yang dilakukan ini, bisa menghasilkan solusi dari persoalan yang dialami oleh para guru sertifikasi di Pekanbaru. Ia ingin agar kesejahtraan guru minimal bisa dipertahankan, bukan justru dikurangi.
Sebelumnya salah seorang koordinator aksi guru sertifikasi, Zulfikar Rahman, membenarkan bahwa konsultasi ke Pusat akan dilakukan. Perwakilan guru akan menggunakan berbagai upaya agar kesejahtraan dan marwah guru di Pekanbaru bisa tetap terjaga.
