PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sempat menganggarkan pembelian mobil listrik untuk kendaraan dinas. Nilainya sekitar Rp 5 miliar.
Rencana pembelian mobil listrik tersebut adalah untuk menindaklanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para jajarannya di pemerintah pusat dan daerah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas sehari-hari.
Titah Jokowi ini tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan Atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Namun karena melihat kondisi anggaran yang terbatas, Pj Walikota Pekanbaru Muflihun memilih untuk mengalihkan anggaran pembelian mobil listrik tersebut untuk kebutuhan masyarakat yang lebih penting.
"Awalnya Pemko juga menganggarkan untuk mobil listrik namun melihat situasi APBD Kota Pekanbaru, akhirnya dialihkan untuk hal lain. Dialihkan untuk hal yang lebih dibutuhkan untuk pembangunan masyarakat," ujar Muflihun, Selasa (4/4/2023).
Ia mengatakan anggaran tersebut dialihkan untuk pembenahan jalan, penanganan banjir, dan lain sebagainya.
"Melihat kondisi masyarakat Kota Pekanbaru yang menyampaikan aspirasi secara langsung maupun melalui media sosial, kami memandang perlu Pemko harus responsif. Saat ini anggaran APBD kita masih belum mencukupi, sedangkan masih banyak kepentingan masyarakat yang harus didahulukan juga. Makanya kita ambil keputusan untuk mengalihkan anggaran tersebut untuk perbaikan jalan dan lain sebagainya," ungkapnya.
Lebih lanjut orang nomor satu di Pekanbaru tersebut mengatakan pihaknya saat ini memang tengah fokus untuk melakukan perbaikan jalan rusak dan pembenahan banjir.
"Nanti kalau jalan sudah bagus, permasalahan banjir sudah berkurang baru kita ke arah sana (beli mobil listrik)," pungkasnya.
