PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
Kegiatan tersebut diikuti oleh bupati/walikota se-Riau, DPRD Riau, tokoh masyarakat dan instansi terkait lainnya, di gedung Daerah Riau, Rabu (5/4/2023).
Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, Musrenbang RKPD ini, selain untuk menyampaikan capaian pembangunan di Provinsi Riau, pihaknya juga menampung masukan untuk pembangunan Riau ke depannya.
"Pada Musrenbang RKPD ini kami menampung aspirasi dari daerah yang disampaikan para kepala daerah, termasuk juga masukan dari para tokoh masyarakat di Provinsi Riau," kata Gubri.
Gubri menyampaikan, terkait aspirasi yang masuk, untuk tindak lanjutnya tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Karena itu, dengan kondisi saat ini diperlukan kerjasama antar daerah.
"Sekaligus tentunya juga kerjasama dengan pemerintah pusat. Sehingga nantinya sasaran yang diharapkan dapat tercapai, karena ada kolaborasi baik dengan pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota," sebutnya.
Gubri menyebut, jika dalam membangun daerah dilakukan masing-masing oleh daerah dengan mengandalkan kemampuan anggaran daerah, pasti akan sulit untuk dicapai.
"Karena itu diharapkan kesadaran kita semua dalam mencapai target pembangunan itu, perlu kerjasama semua pihak," ujarnya.
Dalam Musrenbang RKPD tersebut, terdapat beberapa masukan yang terima Pemprov Riau, seperti kerusakan jalan di Kabupaten Indragiri Hulu akibat banyaknya truk pengangkut batu bara yang melintas. Terkait hal tersebut, selain akan melakukan perbaikan, dan juga sudah menyurati pihak angkutan batu bara.
"Kami sudah surati pihak angkutan batu bara agar tidak lagi menggunakan jalan darat untuk mengangkut batu bara. Melainkan menggunakan jalur air," cetusnya.
Kemudian juga terkait kurangnya SMA Negeri di Kabupaten Pelalawan, terkait hal tersebut, Gubri meminta agar pihak kabupaten mengusulkan untuk pembangunan sekolah baru. Usulan tersebut diminta segera dipersiapkan agar bisa dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang.
"Kami saat ini juga sudah ada menerima usulan untuk pembangunan sekolah baru, baik SMA maupun SMK. Nanti kalau ada usulan dari Pelalawan, akan kami masukkan," sebutnya.
Selanjutnya mengenai kemiskinan ekstrem, dimana saat ini di Riau masih ada sekitar 100 ribu jiwa lebih. Terkait hal ini, Gubri meminta agar dilakukan pemetaan untuk mengetahui kondisi real di lapangan.
"Hasil pemetaan itu, baru digunakan untuk memberikan bantuan. Kalau didalam islam, mereka itu masuk kategori fakir, kami sudah menyediakan bantuan dari provinsi Riau," tukasnya.
