PEKANBARU, celotehriau.com - Keluhan warga terkait dampak pembangunan Jalan Tol yang dikerjakan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) kembali mencuat.
Mulai dari rumah retak, jalan lingkungan rusak hingga akses menuju Pesantren Ibnu Katsir yang terputus, seluruh persoalan itu disampaikan masyarakat saat reses Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulkardi, di RW 07 RT 01 Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat, pada 14 Juli 2026 lalu.
Ketua RW 07 Muara Fajar Timur Kamal Azmi mengatakan, warga hingga kini masih menunggu realisasi janji perbaikan dari pihak pelaksana proyek yang telah disampaikan sekitar dua tahun lalu. Namun, sampai sekarang belum ada kepastian.
Selain keretakan pada sejumlah rumah warga dan kerusakan jalan permukiman, masyarakat juga mengeluhkan terputusnya akses menuju Pesantren Ibnu Katsir akibat pembangunan jalan tol. Jembatan penyeberangan yang sebelumnya dijanjikan juga belum kunjung dibangun.
"Tolong kami, Pak Dewan. Sampaikan kepada pihak HKI agar bertanggung jawab. Kami hanya meminta hak kami sebagai masyarakat yang terdampak proyek," ujar Kamal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Zulkardi menegaskan akan membawa persoalan itu secara resmi kepada manajemen PT HKI. Bahkan, ia memastikan akan mengirimkan surat kepada kantor pusat perusahaan apabila komunikasi dengan pihak di daerah terus menemui jalan buntu.
Menurut Zulkardi, dia telah beberapa kali berupaya menghubungi pihak humas HKI melalui sambungan telepon maupun WhatsApp, namun hingga kini belum memperoleh tanggapan.
"Saya akan menyampaikan langsung persoalan ini kepada pihak HKI. Bahkan saya akan mengirimkan surat resmi kepada kantor pusat PT HKI atas nama lembaga DPRD. Saya juga sudah mencoba menghubungi pihak humas melalui telepon dan WhatsApp, namun hingga saat ini belum mendapat respons," katanya.
Ia menegaskan pembangunan, termasuk proyek strategis nasional, harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat yang terdampak.
"Kami mendukung pembangunan, tetapi pembangunan tidak boleh meninggalkan penderitaan bagi masyarakat. Jangan sampai proyek strategis nasional justru mengorbankan warga yang setiap hari harus menanggung jalan rusak, rumah retak, dan akses yang terputus. Itu bukan pembangunan yang berkeadilan," tegasnya.
Zulkardi mengungkapkan persoalan serupa juga diterimanya dari sejumlah titik lain di Kecamatan Rumbai Barat, seperti Jalan Damai dan Jalan Pastoran Palas.
Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga masih menunggu penyelesaian atas kerusakan yang diduga dipicu aktivitas proyek.
Karena itu, ia meminta HKI segera menunjukkan tanggung jawabnya terhadap dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
"Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya meminta jalan yang kembali layak, rumah yang terdampak mendapat perhatian, dan akses yang pernah dijanjikan segera diwujudkan. Jangan biarkan masyarakat terus menunggu tanpa kepastian. HKI harus hadir menyelesaikan persoalan ini, bukan justru menghindar dari tanggung jawab," tutupnya.
