PEKANBARU, celotehriau.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat sistem keamanan siber dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Selasa (21/7/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.
FGD menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia Rangga Aditya Sutopo, serta diikuti para pengelola teknologi informasi dan admin CSIRT dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra mengatakan, kegiatan ini menjadi ajang penyegaran pengetahuan sekaligus memperkuat koordinasi antaradmin teknologi informasi dalam menghadapi berbagai potensi serangan siber.
Menurutnya, ancaman terhadap sistem teknologi informasi terus berkembang sehingga seluruh pengelola sistem pemerintahan harus memiliki kemampuan merespons insiden secara cepat dan tepat.
"Teknologi informasi memiliki tingkat kerentanan yang sangat dinamis. Ancaman siber terus berkembang, bahkan tidak sedikit pihak yang menjadikan serangan terhadap institusi pemerintah sebagai sebuah kebanggaan. Karena itu, kita harus selalu siap dan meningkatkan kemampuan dalam merespons setiap potensi serangan," ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru sengaja menghadirkan narasumber dari BSSN agar peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai standar operasional prosedur (SOP) penanganan insiden keamanan siber.
Pada hari pertama, peserta mendapatkan materi teori mengenai sistem keamanan informasi dan prosedur penanganan insiden. Sementara pada hari kedua akan dilaksanakan simulasi atau praktik penanganan insiden siber.
Ardiansyah berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan secara serius dan menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada pimpinan serta aparatur sipil negara (ASN) di unit kerja masing-masing.
Ia mengingatkan, kebocoran data maupun gangguan terhadap sistem pemerintahan dapat berdampak besar terhadap pelayanan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Kalau sistem sampai dijebol atau informasi bocor, pelayanan pemerintah bisa terhenti. Dampaknya bukan hanya pada operasional, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat kepada Pemko Pekanbaru," tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Firman Hadi mengapresiasi penyelenggaraan FGD tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan informasi pemerintah daerah.
Firman menyampaikan, pembentukan Pekanbaru CSIRT melalui Keputusan Wali Kota Nomor 803 Tahun 2023 telah membuahkan hasil dengan diakuinya Pekanbaru CSIRT secara resmi oleh BSSN pada 26 Juni 2024.
"Pengakuan ini merupakan sebuah prestasi sekaligus tanggung jawab besar bagi Pemko Pekanbaru," katanya.
Menurut Firman, di era digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keamanan data dan informasi menjadi tanggung jawab seluruh OPD, bukan hanya Diskominfotiksan.
Ia berharap setiap peserta menjadi agen CSIRT di unit kerjanya masing-masing yang mampu mengidentifikasi potensi kerentanan, mengelola keamanan informasi, serta melaporkan setiap insiden siber kepada koordinator.
Firman juga menekankan pentingnya pelaporan setiap insiden keamanan siber sebagai dasar mitigasi risiko sekaligus bahan evaluasi dan pelaporan tahunan Pekanbaru CSIRT kepada BSSN.
"Manfaatkan kesempatan ini untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari para narasumber ahli agar kemampuan kita dalam menjaga keamanan informasi pemerintah semakin kuat," pungkasnya.
