CELOTEHRIAU - Gelombang penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibuslaw atau Cipta Kerja dari para buruh Indonesia,Jumat (14/8) kembali berlangsung di Kantor DPRD Riau Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.
Aksi Damai tersebut dilakukan masa yang menamai diri dari Buruh Riau Bersatu.
Dalam aksi damai itu seorang orator Indra Gunawan Sinulingga bersama rekan-rekannya melakukan orasi silih berganti didepan pagar pintu masuk kantor DPRD Riau.
Menurut Indra, RUU Omnibus law sangat tidak bersahabat dengan kehidupan buruh. "Ada tiga hal utama mengapa RUU ini harus kita tolak. Pertama RUU tersebut menghapus jaminan sosial para buruh, kedua menghapus jaminan kerja bagi buruh," ujar Indra Gunawan.
Selain itu tambahnya, rumusan undang-undang omnibus law juga mengancam kesejahteraan buruh, seperti menghapus jaminan upah atau menghilangkan upah minimum regional.
Setelah melakukan orasi beberapa menit massa langsung ditemui oleh anggota Komisi V DPRD Riau H Agung Nugroho SE yang menaungi bidang Kesejahteraan Rakyat termasuk masalah ketenagakerjaaan bersama anggota Komisi IV DPRD Riau Tumpal Hutabarat.
Kepada massa Agung bersama Tumpal menyampaikan bahwa DPRD Riau ikut mendorong dan mendukung agar suara para buruh didaerah ini dapat didengar oleh pusat dalam hal ini ialah DPR RI di Jakarta.
"Kita akan memperjuangkan dengan menolak seluruh poin-poin yang disampaikan oleh buruh karena memang tidak mengakomodir keselamatan dan kesejahteraan buruh Indonesia" ujar Agung.
Agung juga sempat menyampaikan orasi di hadapan ratusan para buruh serta berjanji akan memperjuangkan tuntutan para buruh.
Agar tertib dan satu suara massa diajak melakukan audiensi. Setelah melakukan audiensi bersama para perwakilan buruh, Agung menyampaikan apresiasi atas tuntutan yang disampaikan.
"Memang sejak beberapa waktu lalu datang berbagai perwakilan buruh dari berbagai organisasi. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi DPRD Riau untuk tidak ikut berjuangan bersama buruh," ucap Agung.
Dalam kesempatan itu Agung bersama anggota DPRD Riau lainnya Tumpal ikut menandatangani penolakan RUU omnibus law serta bakal meneruskan aspirasi tersebut ke pusat.
