PEKANBARU - Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun secara resmi melaunching program Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah atau yang lebih dikenal dengan program Universal Health Coverage (UHC) di RSD Madani, Jumat (28/7/2023).
Dengan program itu masyarakat Pekanbaru cukup dengan menggunakan KTP saat berobat di fasilitas layanan kesehatan yang ada di Pekanbaru. Jaminan Kesehatan Pekanbaru Bertuah ini berlaku untuk semua warga Pekanbaru.
"Hari ini Pemerintah Kota secara resmi melaunching Program Jaminan kesehatan Pekanbaru Bertuah atau program UHC. Tentu ini sangat kita apresiasi, khususnya kepada untuk tim percepatan UHC," ujar Muflihun usai melaunching program UHC, Jumat (28/7/2023).
Ia mengatakan Pemerintah sudah berkomitmen agar pelayanan dasar kesehatan ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
"Kemarin di Bulan Januari kita sudah launching dokter on call dan hari ini kita melaunching program UHC yang juga program berobat gratis hanya dengan menggunakan KTP," cakapnya.
Disampaikan Muflihun, ini adalah bukti nyata Forkopimda Pekanbaru dalam mensupport dan mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat.
"Tentu harapan ke depan dengan dilaunching ini bisa menjadi motivasi dan semangat warga Pekanbaru untuk nantinya bersama berjalan dengan Pemko Pekanbaru. Pemerintah sudah menyiapkan semua sarana prasarana, termasuk hari ini untuk sarana kesehatan. Kedepan mohon kepada masyarakat untuk mendukung program-program dari Pemko Pekanbaru," cakapnya.
Dikatakan Muflihun, pihaknya telah membuat buku panduan terkait layanan apa saja yang dicover oleh program UHC. Brosur ini akan diperbanyak dan akan disampaikan ke masyarakat melalui camat lurah RT/RW dan juga Puskesmas.
"Kita sampaikan kepada Puskesmas dan rumah sakit agar program UHC ini bisa terlaksana dengan baik di Puskesmas dan rumah sakit. Kita harapkan masyarakat bisa terlayani dengan baik," sebutnya.
Direktur perencanaan dan pengembangan BPJS Pusat Dr.dr.Mahlil Rubi M.Kes yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan kesehatan itu adalah hak daripada warga negara Indonesia. Hak inilah yang diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan.
Jaminan ini baru sukses diselenggarakan apabila ada peran dari pemerintah. Baik dari pemerintah pusat ataupun daerah.
"Karena negara kita ini masih banyak dalam kelompok masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. Beda kondisinya mungkin seperti di Jerman, Prancis atau negara Eropa yang mana seluruh masyarakatnya kerja di sektor formal, maka iuran seluruhnya bisa dibayar masyarakat itu sendiri," sebutnya.
Namun di Indonesia, masih banyak penduduknya berada di bawah garis kemiskinan atau sedikit diatas garis kemiskinan, sehingga tidak mampu untuk melakukan pembayaran iuran.
"Dan inilah yang telah dilakukan dilakukan oleh Pj Walikota Pekanbaru. Kita melihat beliau mencoba menjaga seluruh rakyatnya. Apabila sakit tak usah pusing mikir biaya berobat. Kalau dulu berobat harus jual harta atau minjam dulu, atau bahkan ke dukun. Bahkan ada yang hanya menerima takdir dari Tuhan. Tapi dengan adanya perlindungan kesehatan ini, maka hal demikian tak terjadi lagi," cakapnya.
Untuk itu pihaknya mengucapkan selamat masyarakat Pekanbaru yang telah memiliki perlindungan finansialnya. Artinya perlindungan dari keuangan keluarga apabila sakit tak perlu lagi jual ternak atau jual motor dan harta benda lainnya.
"Kita harap peran pemerintah seperti yang dilakukan Pj Walikota Pekanbaru bisa diikuti oleh seluruh Pemerintah daerah lainnya yakni memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui program UHC ini," pungkasnya.
