PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru berikan jaminan kematian dan kecelakaan kerja bagi petugas penyelenggara dan pengawas pemilu. Para petugas Pemilu bisa melakukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Kepala Bagian Kerjasama Setdako Pekanbaru Dedi Damhudi mengatakan, petugas pemilu baik KPU maupun Bawaslu yang mengalami kecelakaan kerja atau bahkan meninggal dunia mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi bagi petugas yang sakit, alami kecelakaan kerja atau ada yang meninggal dunia, mereka bisa mengklaim secara langsung ke BPJS Ketenagakerjaan," ujar Dedi, Sabtu (17/02/2024).
Ia mencontohkan, ada petugas yang masuk rumah sakit. Itu harus diinformasikan ke BPJS dulu. Kemudian bagi yang meninggal, harus ada surat kematian, dan klaim langsung ke BPJS.
Untuk itu, Dedi meminta bagi penyelenggara dan pengawas pemilu yang sakit dan meninggal dunia, pihak KPU dan Bawaslu bisa memfasilitasi klaim JKK dan JKM ke BPJS Ketenagakerjaan.
"Karena dalam hal ini, pemerintah kota hanya menyiapkan anggaran. Untuk klaimnya, itu langsung ke BPJS," jelasnya.
Dikatakannya, JKK dan JKM bagi petugas penyelenggara dan pengawas pemilu telah disepakati melalui penandatanganan kerjasama antara Pj Walikota Pekanbaru Muflihun dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Iman Santoso Achwan, Senin (12/2/2024) lalu.
Ia menegaskan, kerja sama itu sudah berlaku sejak 1 Februari lalu. Nantinya, kerjasama ini juga berlaku untuk petugas pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam kerjasama tersebut, Pemko Pekanbaru sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp524 juta lebih.
"Kalau tidak salah, itu ada sekitar 28 ribu lebih petugas pemilu dari KPU dan Bawaslu yang diberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh Pemko Pekanbaru," pungkasnya.
