PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru menyayangkan tidak jadi dibangunnya gedung SMA baru yang semula disebut bakal dibangun tiga unit di Kota Pekanbaru.
Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulkarnain mengatakan, meski bukan wewenang Pemko Pekanbaru namun pembangunan sekolah tingkat sekolah atas di Pekanbaru sangat dibutuhkan, karena saat ini terjadi ketidakseimbangan antara lulusan SMP dengan daya tampung SMA atau SMK negeri.
"Dari informasi yang kita terima pembangunan SMA baru di Pekanbaru tak jadi dibangun. Hal ini jadi masalah, karena penerimaan siswa baru menggunakan sistem zonasi tapi yang kita tahu pembangunan SMP, SMA dan SMK negeri di Pekanbaru tidak merata," kata Zul, Rabu (15/3/2023).
Politisi PPP ini mengatakan, sebenarnya SMA baru sangat dibutuhkan karena adanya ketidakseimbangan jumlah kelulusan dengan daya tampung SMA atau SMK negeri serta dipengaruhi dengan sistem zonasi.
"Kita berharap di APBD Perubahan Provinsi masuk ya. Kalau sekarang kita Pemprov Riau ada kebijakan. Seperti apa kebijakannya, itu harus dibuat peraturan gubernur. Khususnya untuk anak-anak di Pekanbaru yang baru lulus SMP," harapnya.
Diberitakan sebelumnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini diprediksi bakal kembali bermasalah. Sebab, wacana penambahan unit sekolah baru tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) batal dilakukan.
Tahun lalu, banyak peserta didik yang tidak terakomodir untuk melanjutkan pendidikan ke SLTA. Sebab, jumlah peserta didik yang lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tidak sebanding dengan ketersediaan SLTA.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan DPRD mengambil beberapa solusi, seperti berkoordinasi dengan sekolah swasta serta mewacanakan membangun unit sekolah baru. Meski sudah ada terakomodir di sekolah swasta, ternyata laporan yang masuk ke Komisi V masih ada anak yang tidak mendapat tempat.
Solusi lain, membangun unit sekolah baru pun terkendala oleh anggaran. Ditambah lagi adanya pengurangan dana transfer sebesar Rp613 miliar.
"Itu (tambah SMAN baru) tidak jadi, terkendala anggaran. Seperti yang kita ketahui ya, ada surat edaran dari Menkeu dana (transfer untuk Riau) dikurangi Rp613 miliar. Artinya kan dana kita tidak mencukupi," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Riau, Karmila Sari.
Karmila menjelaskan, untuk saat ini Provinsi Riau akan lebih fokus kepada peningkatan kualitas guru, ruang kelas dan lainnya. "Jadi kalau (pembangunan) sekolah baru belum, kita tunda dulu. Kalaupun ada sekolah baru kami fokus seperti sekolah taruna gitu yang dikedepankan," kata dia.
Karmila menambahkan, penambahan ruang kelas SMA yang sudah ada saat ini tetap akan dilakukan. Makanya, Komisi V minta data harus jelas, berapa siswa dari SMP yang mau melanjutkan ke SMA.
"Supaya ketahuan mana yang kurang, berapa dari sekolah negeri dan swasta yang lulus (SMP) melanjutkan pendidikan. Ini harus betul-betul rapi. Artinya mapping (pemetaan) data harus jelas," tegasnya.
