PEKANBARU - Relawan Indonesia Bersatu (RIB) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membatalkan agenda kunjungan Gubernur Riau Syamsuar beserta istri dan sejumlah pejabat Pemprov Riau ke Jerman.
Ketum KIB, Lisman Hasibuan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Mendagri membahas perjalanan dinas gubernur tersebut.
"Sesuai arahan Bapak Mendagri, bahwa Syamsuar sudah bukan lagi Gubernur Riau, dan diarahkan berkordinasi dengan Wagub Riau sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Gubernur Riau agar agenda keberangkatan rombongan Pemprov Riau ke Jerman bisa dibatalkan," kata Ketum KIB, Lisman Hasibuan, Rabu (11/10/2023).
Lisman menyampaikan, bahwa Mendagri meminta Gubernur Riau Syamsuar fokus mengurusi rakyat yang saat ini terkena kabut asap yang sangat luar biasa, dan banyak yang terkena penyakit ISPA akibat kabut asap di Riau.
"Apalagi banyak anak-anak di Riau terkena ISPA, dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Riau. Jadi bukan jalan-jalan ke Jerman buat habis anggaran saja," tegasnya dalam keterangan persnya.
Relawan Indonesia Bersatu juga meminta semua Muspida di Riau agar fokus bantu rakyat jangan tinggalkan rakyat di saat kabut asap selimuti Riau.
"Semoga kabut asap di Riau bisa diatasi dengan cepat, dan meminta pihak penegak hukum menangkap perusahaan-perusahaan nakal pembakar hutan di Riau," tutupnya.
Sebelumnya Gubernur Riau Syamsuar akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Jerman pada Oktober 2023 ini. Padahal masa jabatan Syamsuar segera berakhir. Pun, telah menyampaikan pengunduran diri sebagai gubernur karena akan mencalonkan diri sebagai Caleg Golkar untuk DPR RI pada Pemilu 2024.
Gubernur Riau juga akan memboyong sejumlah pejabat, termasuk sang istri, Misnarni. Ada pula nama istri Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy yaitu Tengku Reny Asmaharni dalam daftar yang akan berangkat ke Jerman. Kemudian ada beberapa staf dan ajudan Gubernur Riau.
Kunjungan Syamsuar bersama istri dan para pejabat itu ke Jerman dilakukan saat Provinsi Riau diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Bahkan Dinas Pendidikan Riau sudah mengeluarkan surat edaran terkait sekolah daring untuk daerah yang kualitas udaranya tidak sehat.
