PEKANBARU - Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/12/2024) malam.
Selain RM, tiga pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru lainnya juga terjaring. "Iya benar, penangkapan terhadap Pj Walikota Pekanbaru," ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.
Menanggapi itu, anggota DPRD Kota Pekanbaru Tekad Abidin menyatakan keprihatinannya setelah defisitnya anggaran Kota Pekanbaru, ternyata masih banyak oknum-oknum Pemerintah Kota (Pemko) yang memanfaatkan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi.
"Terlepas adanya OTT tadi malam kita juga harus mempunyai praduga tak bersalah karena KPK informasinya baru dalam 1x24 jam menetapkan kasus ini lanjut atau tidak. Jadi kalau kalau itu berlanjut, artinya pejabat-pejabat ini menjadi tersangka di KPK. Kita juga berharap pemerintahan di Kota Pekanbaru ini dapat berjalan normal, artinya segera ditunjuk PJ untuk Kota Pekanbaru," ungkap Tekad, Selasa (3/12/2024).
Ia menyampaikan jangan hanya karena ulah beberapa oknum pelayanan kepada masyarakat jadi terganggu, apalagi menjelang akhir tahun tentunya banyak kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kota.
"Pemerintahan tidak boleh kosong, jangan sampai nanti masyarakat memiliki dampak buruknya walau gimana pun masih ada asisten asisten," katanya.
Terkait PJ walikota Pekanbaru yang terjaring OTT, kata Tekad, tidak pernah kepikiran hal seperti ini akan terjadi. Pasalnya beberapa kali berkomunikasi, PJ mempunyai komitmen yang tinggi untuk pembersihan di jajaran Pemko Pekanbaru.
"Beberapa kali kami berkomunikasi dengan PJ, dia mempunyai komitmen yang tinggi untuk pembersihan di jajaran Pemko Pekanbaru. Jadi dia mau membantu bagaimana caranya pemerintahan ini berjalan dengan bersih dan Kota Pekanbaru ini kembali ke jalur yang semestinya pemerintahannya. Jadi memang saya secara pribadi sangat terkejut sekali, tapi di satu sisi kita apresiasi yang dilakukan oleh KPK," ujarnya.
Ia menjelaskan kalau nanti kasusnya sudah dirilis oleh KPK, ia akan mencari tahu hal apa yang dilakukan oleh para pejabat ini. Sehingga ke depannya tidak ada lagi hal seperti ini terjadi dan akan melakukan fungsi pengawasan yang lebih baik lagi.
Ia juga meminta PJ Gubernur Riau untuk menentukan sikap ke siapa diberikan PJ walikota atau PLH walikota kalau memang kasusnya sudah dirilis oleh KPK.
"Ini dari KPK belum ada rilisnya ni, apakah PJ jadi tersangka atau tidak, kita belum tahu, kalau beliau menjadi tersangka dan Sekda menjadi tersangka tentunya PJ Gubernur harus menunjuk PLH untuk Kota Pekanbaru," pungkasnya.
