PEKANBARU - Proses pembongkaran gedung utama Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru yang terbakar pada bulan Maret 2023 lalu telah selesai. Lahan tersebut sekarang dimanfaatkan untuk parkir kendaraan bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan MPP Pekanbaru.
Saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah membuat Detail Engineering Design (DED) pembangunan eks gedung utama MPP Pekanbaru yang terbakar pada Maret lalu. Pembuatan DED gedung utama MPP ini dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2023 yang nilainya hampir Rp500 juta.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan, saat ini pembuatan DED-nya sedang berjalan oleh konsultan dan baru pendahuluan.
"Ya, kalau untuk pembuatan DED-nya Desember 2023 ini selesai," ujar Edward Riansyah, Selasa (5/12/2023).
Edu sapaan akrabnya mengungkapkan pihaknya belum bisa memastikan apakah nantinya untuk pembangunan ulang gedung utama MPP mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Namun, Pemko Pekanbaru, masih berupaya mencari bantuan anggaran untuk membangun kembali gedung MPP Pekanbaru.
"Sampai sejauh ini belum ada, kita baru coba-coba semuanya, tapi belum ada yang tembus, tapi kita tetap usaha untuk mendapatkan bantuan dari pusat," Cakapnya.
Diberitakan sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tidak menganggarkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru yang terbakar beberapa waktu lalu di APBD tahun 2024.
"Memang untuk MPP ini uang kita terbatas," ujar Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun, Selasa (21/11/2023).
Ia mengatakan meski demikian pihaknya akan melakukan sejumlah upaya. Yang pertama pihaknya akan meminta bantuan secara resmi minta ke Pemerintah Provinsi (Pemrov).
"Manatau bisa dibantu. Kalau uang ada saya rasa Plt Gubernur atau Sekda pasti mau bantu kita," Cakapnya.
Yang kedua opsinya adalah meminta bantuan kepada kementerian.
"Karena ini (pembangunan MPP) anggarannya lumayan besar. Kalau kita menggantungkan di APBD tak mungkin cukup, apalagi kita ada program prioritas yang harus juga dilaksanakan," jelasnya.
Ditambah lagi di tahun 2024 harus ada penganggaran untuk pesta demokrasi yang mana itu tak bisa ditolak dan harus dilaksanakan oleh seluruh daerah.
"Jadi tak mungkin rasanya kita tidak menganggarkan uang untuk pesta demokrasi, ini wajib. Makanya awalnya kita ingin bangun di 2024 ini di APBD, tapi ternyata besarnya pengeluaran kita gak bisa membangun, makanya kita minta bantuan," pungkasnya.
