PEKANBARU - Selama kurun waktu 10 tahun 2013 hingga 2024, Provinsi Riau mengalami penurunan angka stunting sebesar 23,8 persen dengan rata-rata penurunan 2-3 persen per tahunnya.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto saat Musrenbang RPJMD Provinsi Riau tahun 2025-2045 dan RKPD 2025 serta Rembuk Stunting Provinsi Riau, Senin (29/4/2024) di Gedung Daerah Riau.
"Prevalensi stunting di Provinsi Riau sudah mencapai target WHO (World Health Organization) sebesar 20 persen, sedangkan target RPJPM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan RPJPD tahun 2024 yakni 14 persen. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Riau peringkat 3 prevalensi stunting terendah di tahun 2023 sekitar 13,6 persen setelah Bali 7,2% dan Jambi 13,5%," ujar Pj Gubri, Senin (29/4/2024).
Meski sudah mengalami penurunan selama 10 tahun, lanjut Pj Gubri, ternyata masih terdapat lima kabupaten/kota di Riau yang masih mengalami peningkatan stunting dan dua kabupaten/kota yang mengalami penuruan stunting.
"Terdapat lima kabupaten/kota yang mengalami peningkatan dari tahun 2022, yaitu Kabupaten Bengkalis naik sekitar 9,5 persen, Kabupaten Kuantan Singingi naik sekitar 5,2 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Dumai naik sekitar 2,1 persen, Kabupaten Rokan Hilir naik sekitar 1,9 persen. Dua kabupaten/kota lainnya masih diposisi angka tujuh yakni Kabupaten Kampar 7,6 persen dan Pekanbaru 7,8 persen," Cakapnya.
Menurut SF Hariyanto, langkah terbaik dalam memberantas stunting tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga bantuan peran swasta melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).
Pj Gubri berharap penurunan stunting pada tahun 2025 sebanyak satu digit dibawah 10 persen. Karena itu Pemerintah Provinsi Riau akan mengalokasikan dana penanganan stunting ke desa-desa.
"Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Riau akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,2 triliun, termasuk bantuan keuangan khusus PKK untuk desa yang bersifat wajib sebesar 35 juta per-desa dengan rincian, untuk menurunkan stunting kemiskinan dengan 20 juta, PKK sebesar 5 juta, dan posyandu Rp10 juta per-desa. Diharapkan kepala desa dapat mengalokasikan anggaran PKK tersebut sesuai dengan peruntukan," katanya.
SF Hariyanto mengapresiasi seluruh sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Bumi Lancang Kuning.
"Apresiasi kepada seluruh lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah yang berpartisipasi aktif dalam Program Bapak/Bunda Asuh Stunting (BAAS) sudah intervensi 3800 anak stunting di 12 kabupaten/kota dengan anggaran lebih kurang Rp2,9 miliar dari 137 mitra pembangunan," sebutnya.
"Dengan semua program yang telah dirancang untuk memberantas stunting, saya berharap kedepannya penangkapan stunting dapat berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita laksanakan tahun ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mendapat ridho dari Allah SWT," tukasnya.
