Tak Setuju Bantuan Pemprov Rp 300 Ribu Per KK, Ini Kata Ketua DPRD Riau

Tak Setuju Bantuan Pemprov  Rp 300 Ribu Per KK, Ini Kata Ketua DPRD Riau
Indra Gunawan Ketua DPRD Riau.(celotehriau.com)

CELOTEH RIAU.COM(PEKANBARU) - Ketua DPRD Riau Indra Gunawan tak sepakat dengan rencana Pemerintah Provinsi Riau  untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat sebesar Rp300 ribu yang terdampak covid-19.

Bantuan sebesar  itu, dianggap tidak bisa menutupi kebutuhan ekonomi. Karena ini menyangkut masalah nyawa, harusnya ikut aturan pusat. 

"Saya rasa anggaran segitu (300ribu,red) per KK bagi masyarakat tidak cukup. Bagus ikuti aturan pemerintah pusat saja. Presiden Joko Widodo saja untuk mengucurkan dana kepada masyarakat per KK nya disana Rp600 ribu selama 3 bulan," saran Ketua DPRD Riau Indra Gunawan kepada wartawan, Rabu (15/4/2020).

Kata, pria yang akrab disapa Engah Eet ini bantuan yang akan diberikan Pemprov Riau tentunya harus tepat sasaran.

"Cuma masyarakat yang pantas menerima dana bantuan tersebut yang mendapatkan uang  Rp300 ribu itu. Ini menyangkut nyawa orang yang membutuhkan disaat bencana Covid-19,"kata Eet.


Pria yang juga Ketua Pengprov Kodrat Riau ini mewanti-wanti agar penerima tepat sasaran sesuai dengan dari data  dari perangkat kelurahan hingga RT dan RW. 

"Jangan sampai ada  oknum-oknum yang tak bertanggung jawab  menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tindakan kejahatan. Jika terjadi ,  kepala daerah harus tegas mengusut dan menindaknya ," pungkas Eed. 

Sebelumnya, secara keuangan Pemprov, Syamsuar mengatakan mampu sediakan dana Rp300 ribu per KK, per bulan, untuk tiga bulan kedepan. Namun, masalahnya Pemko dan Pemkab belum menyanggupi menyediakan logistik, untuk tiga bulan kedepan.

Meski pemerintah kabupaten dan kota menyatakan belum siap. Gubri, sudah menyarankan, para bupati dan walikota diminta untuk menghitung anggaran yang ada. 

Sehingga untuk mengandalkan uang dari Dana Bagi Hasil (DBH) dalam upaya PSBB ini, tentunya tidak bisa. Karena berapa anggaran Pemkab dan Pemko yang ada di kas daerah, terbatas. 

 

 

 

#riau

Index

Berita Lainnya

Index