JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan, partainya menolak perubahan sistem Pemilu yang tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Ahmad Syaikhu berharap agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka atau coblos caleg.
Dia menilai, perubahan sistem Pemilu di tengah tahapan proses Pemilu tidaklah bijak. Perubahan tersebut akan mengacak-ngacak rancangan yang telah disusun oleh penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu.
"Sistem proporsional tertutup berpotensi akan menggerus hak dan kebebasan rakyat untuk memilih wakilnya di legislatif secara langsung dalam Pemilu," kata Syaikhu dalam pidato politik di acara rapat kerja nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/2/2023).
"Ibarat membeli 'kucing dalam karung', nasib kita lima tahun mendatang dipertaruhkan oleh seorang caleg di mana rakyat tidak tahu siapa namanya, serta apa visi misi dan program kerjanya," sambungnya.
Menurutnya, setiap sistem Pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun mempertahankan sistem Pemilu tetap proporsional terbuka atau coblos caleg adalah pilihan tepat dan terbaik.
Oleh karena itu, kata Syaikhu, PKS konsisten memperjuangkan penolakan terhadap adanya wacana perubahan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup atau coblos partai.
"PKS menjadi salah satu pihak terkait di MK terkait Judicial Review sistem Pemilu. Semoga Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi akan mampu mengambil keputusan bijak untuk tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka," imbuhnya.
Sebagai informasi, PKS menggelar Rakernas selama tiga hari, mulai dari 24-26 Febuari 2023. Rakernas kali ini, bertemakan 'Menang Bersama Rakyat'. Pada hari pertama Rakernas, bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan memberikan sambutan.
