PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau resmi mencabut status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kamis (30/11/2023).
Status siaga Karhutla Riau sendiri ditetapkan pada 13 Februari 2023, dan dicabut setelah wilayah Riau mulai memasuki musim hujan, sehingga titik api atau hotspot tidak terpantau di wilayah Riau.
"Status siaga darurat Karhutla Riau tahun iki resmi kita cabut pada tanggal 30 November 2023," kata Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau M Edy Afrizal.
Dia mengatakan, selama status siaga darurat Kerhutla, pihaknya telah bekerja sama dengan pengerahan satgas bidang pemadaman darat, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD Damkar, Kelompok Masyarakat/MPA.
Satgas bidang perawatan dan pelayanan kesehatan, satgas bidang penegakan hukum, satgas bidang pemadaman melalui udara dengan menggunakan Water Bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
"Berdasarkan data dari satgas Karhutla Riau, jika dibandingkan tahun 2019 yang juga dianda elnino kita berhasil menekan luasan lahan yang terbakar sampai dengan 299 persen. Tahun 2019 Karhutla mencapai 9.714 hektare, dan tahun 2023 seluas 2.432 hektare, terjadi penurunan Karhutla selus 7.281 hektar," terangnya.
Edy Afrizal menjelaskan, Pemprov Riau telah berusaha untuk memberikan upaya yang terbaik dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki, dengan didukung dan didampingi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan segala upaya penanggulangan, termasuk TNI Polri. Untuk TMC telah dilakukan kegiatan 6 kali dari awal tahun 2023.
"Atas kerjasama ini, kita berhasil menekan jumlah hotspot sebanyak 11 persen. Pada tahun 2019 berjumlah 3.689 titik, dan tahun ini sebanyak 3.323 titik berkurang sebanyak 366 titik. Untuk kegiatan TMC afa 6 kali dari awal tahun hingga Oktober total jumlah NHCL (garam) yang disemai 68 ton dengan 82 kali penyemaian dibeberapa wilayah," paparnya.
