CELOTEHRIAU - Jelang pelaksanaan debat calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Komisioner KPU RI Idham Holik menyebut pihaknya telah mengadakan rapat dengan tim kampanye dan media. Selain itu, dirinya juga mengajak para pemilih untuk menyaksikan debat capres-cawapres.
"Menjelaskan tentang pelaksanaan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diselenggarakan selama lima kali," ujar Idham Holik ditemui di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Jumat (01/12/2023).
Diketahui debat capres-cawapres ini akan dilaksanakan sebanyak lima kali pada tanggal 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024 dan 4 Februari 2024. Debat akan terbagi dalam enam segmen mulai dari pembukaan, pembacaan tata tertib, penyampaian visi-misi, dan program kerja, hingga penutup.
"KPU juga telah menyampaikan tema-tema di setiap debat. KPU juga sudah menyampaikan mekanisme pelaksanaan debat itu seperti apa," terang Idham.
Idham Holik pun mengajak pemilih untuk menyaksikan debat capres-cawapres, karena pada saat itulah akan disampaikan visi, misi dan program kerja dari masing-masing calon.
"Debat ini harus disaksikan oleh pemilih Indonesia agar pemilik Indonesia dapat mengetahui bagaimana visi misi dan program pasangan calon presiden-wakil presiden tersebut di dalami," kata Idham.
Idham menjelasakan tujuan dari debat ini adalah untuk pendalaman visi, misi dan program dari para capres-cawapres yang sebelumnya sudah diserahkan kepada KPU pada saat pendaftaran.
KPU telah menetapkan tema khusus untuk setiap sesi debat. Debat pertama pada 12 Desember 2023 akan membahas hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.
Debat kedua pada 22 Desember 2023 akan fokus pada pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Sementara tema debat ketiga pada 7 Januari 2024 mencakup ekonomi (kerakyatan dan digital), kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak (digital), keuangan, dan pengelolaan APBN.
Debat keempat pada 21 Januari 2024 akan membahas energi, sumber daya alam (SDA), sumber mineral nusantara (SMN), pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat. Debat terakhir pada 4 Februari 2024 akan difokuskan pada teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoaks, intoleransi, pendidikan, kesehatan (post-Covid Society), dan ketenagakerjaan.
Tema-tema tersebut merujuk pada visi nasional dalam Pembukaan UUD 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
