PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Brigjen TNI (purn) Edy Natar Nasution didampingi Kepala Kanwil BPN Riau, Asnawati menghadiri secara virtual peluncuran sertifikat tanah elektronik dan penyerahan simbolis sertifikat oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Kegiatan ini berlangsung di Gedung Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Senin (04/12/2023).
Presiden Jokowi dari Istana Negara, Jakarta, menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis. Diserahkan kepada 10 perwakilan penerima dari total sekitar 2,5 jutaan sertifikat tanah. Dibagikan kepada individu dan badan usaha.
Dikatakan Presiden Jokowi, bahwa seharusnya ada 126 juta sertifikat yang dipegang oleh rakyat Indonesia. Namun, di tahun 2015 pada Mentri ATR/BPN saat masa itu, datanya baru 46 juta dari 126 juta.
“Artinya masih ada bidang tanah yang masih belum tersertifikat 80 juta bidang. Sehingga kalau ada banyak konflik tanah, konflik agraria, ya kita harap maklum karena 80 juta sertifikat belum diberikan kepada masyarakat,” katanya.
Dijelaskannya, ketika bertanya kepada Mentri ATR/BPN yang lalu, setahun itu hanya mampu mengeluarkan hanya kurang lebih 500 ribu. Artinya rakyat harus menunggu 160 tahun lagi untuk mendapatkan sertifikat.
Namun, sekarang produksi sertifikat tanah terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Sehingga, sudah ada total 109 juta sertifikat yang telah diberikan kepada masyarakat.
“Siapa yang ingin menunggu selama itu. Tapi dengan lompatan kecepatan yang kita miliki sekarang ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertifikat yang telah kita berikan kepada masyarakat,” jelasnya.
“Tadi saya bisik-bisik kepada Menteri ATR/BPN janjinya tahun 2024, kurang lebih 120 juta sertfikat. Artinya kurang 6 juga lagi, itu yang namanya kerja,” lanjutnya.
Sementara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menerangkan, pihaknya terus berupaya mempermudah masyarakat untuk mendapati sertifikat tanah. Hal itu membuahkan hasil, karena hari ini sudah 2,5 juta sertifikat tanah yang diserahkan secara serentak di seluruh Indonesia.
“Hari ini kita telah meluncurkan sertifikat tanah elektronik sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik kepada 10 orang penerima dari total 2.550.800 sertipikat tanah yang diserahkan secara luring dan daring di seluruh Indonesia,” terangnya.
Diungkapkan, penerapan sertifikat elektronik memudahkan proses pendaftaran tanah bagi masyarakat. Tak hanya itu saja, ini jugamenjadi efektif, efisien, dan memliki keamanaan.
“Selain itu juga meminimalisasi kesalahan dalam pembuatan sertifikat, mengurangi interaksi dengan masyarakat, dan membatasi ruang gerak mafia tanah. Ke depan melalui implementasi sistem blockchain, diharapkan keamanan, otentisitas, validitas data sertifikat ditingkatkan sehingga mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi," ungkapnya.
Sebagai infromasi, implementasi konsep digital melayani yang dicanangkan oleh Presiden RI tahun 2019, Kementerian ATR/BPM telah melaksanakan 4 pelayanan pertanahan secara digital. Di antaranya Hak Tanggungan Elektronik (HT-EL), pengecekan sertifikat tanah, layanan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT).
