PEKANBARU - Kehebohan datang dari tubuh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Riau. Kabarnya ada oknum Komisioner KPID Riau periode 2021-2024 berinisial RS terlilit utang.
Parahnya, tak hanya satu dua yang menjadi korban, tapi banyak orang. Bahkan beberapa informasi yang dirangkum, jika dikumpul utang dari banyak korban tersebut jumlahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Usut punya usut, ternyata korban sudah mengadukan hal tersebut kepada Komisioner KPID Riau.
Persoalan ini dibenarkan oleh Ketua KPID Riau, Falzan Surahman. Falzan mengatakan bahwa memang ada korban yang melapor, dan pihaknya sudah memanggil RS.
"Kejadian mereka di luar kantor. Selaku ketua KPID, kami memanggil beliau untuk bisa menyelesaikan persoalan beliau di luar itu. Sudah kita panggil dan buat teguran ke beliau," kata Falzan.
Namun, kata Falzan, jika memang persoalan ini nantinya perlu menjadi perhatian, maka akan diselesaikan di Komisi I DPRD Riau.
"Kalau nanti persoalan ini mesti jadi perhatian, di DPRD nanti," cakapnya.
Disinggung mengenai selain persoalan utang piutang, komisioner RS juga sedang disorot oleh Forum Pemantau dan Pengawas Lembaga Penyiaran (FPPLP) yang memantau bahwa RS sering tidak masuk kantor, padahal berstatus sebagai pejabat, Falzan mengatakan bahwa RS sempat sakit.
"Beliau sempat sakit, ambien, setelah itu aktivitasnya agak terbatas. Kemarin beberapa hari dia hadir setelah itu tak hadir lagi. Kita sudah memberitahu beliau jaga nama baik KPID," ujarnya.
KPID sendiri, kata Falzan sedang menunggu jadwal rapat dengan Komisi I DPRD Riau, untuk melaporkan kinerja selama 2022.
"Kita akan melaporkan laporan kinerja kita ke DPRD, kita menunggu jadwal itu. Kan nanti bisa jadi DPRD akan menanyakan persoalan itu. Dan akan kita sampaikan. Artinya kita tidak mendiamkan diri juga," cakapnya.
"Harapan kita beliau bisa menyelesaikan, kita kan berhak dipantau orang kan, nanti bagaimana penilaian DPRD lah bagaimana, kita lihat nanti," tukasnya.
