PEKANBARU -- Serikat Pekerja (SP) DPC Haleyora Powerindo (Pekanbaru, Rengat & Tj. Pinang) yang mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Rabu 5 Juli 2023 kembali harus kecewa.
Pasalnya, perwakilan PT Haleyora Powerindo dari Jakarta urung hadir dengan alasan tidak mendapatkan tiket. Semua itu diketahui dari pihak Depnakertrans yang menerima rombongan SP Haleyora Powerindo, Rabu (5/7/2023).
"Mereka (utusan PT Haleyora Powerindo -red) tidak mendapatkan tiket pesawat pagi dan berangkat pada pukul 15.00 WIB," kata Marta Feri SH koordinator Moderator Hubungan Industri Depnakertrans Provinsi Riau.
"Jadi, karena kalau sore waktunya mendesak, maka kita tunda besok pukul 09.00 WIB pagi.Tapi semua terserah kawan-kawan," kata Marta Feri.
Usai mengabarkan hal itu, atas permintaan para pekerja didalam ruangan langsung melakukan konfirmasi ke pihak perusahaan untuk memastikan kedatangan perwakilan perusahaan pada Kamis 6 Juni 2023."Ini kita telepon bapak Agus Kartiwa perwakilan dari PT Haleyora Powerindo dan membenarkan akan datang dan sedang berangkat ke bandara ," kata Feri
Mendengar kabar ini Ketua
Serikat Pekerja Haleyora Powerindo Rinaldy dan kawan kawan terlihat kecewa.
"Surat undangan mediasikan sudah lama disampaikan pasca mediasi kedua yang batal dilaksanakan pada 22 Juni 2023 lalu," katanya.
Kata Rinaldy, pada pemanggilan kedua lalu pihak perusahaan dalam hal ini PT Haleyora Power dan PT Haleyora Powerindo kantor Pusat juga tidak hadir.
" Pertemuan ini adalah untuk menindaklanjuti tuntutan kawan-kawan yang sudah dilakukan pada mediasi pertama pada 14 Juni 2023."
Pada mediasi pertama lalu sebut Rinaldy, dipimpin langsung Marta Feri SH selaku kordinator Mediator hubungan industrial, dengan anggota Dasril dan L br Situmorang namun tidak menghasilkan keputusan.
Dari hasil pertemuan pertama inilah yang menjadi dasar Disnakertrans menjadwalkan mediasi kedua pada hari Kamis 22 Juni 2023. Namun pada pemanggilan kedua ini pihak perusahaan tidak hadir.
Sebagaimana diketahui, kedatangan para pekerja yang merupakan mitra kerja PT PLN ini adalah untuk menyampaikan hak-hak pekerja sesuai Surat Keputusan Bersama ( SKB ) dan Berita Acara Serah Terima ( BAST ) PT Haleyora Powerindo ( HPI ) dengan PT Haleyora Power ( HP) yang sudah diabaikan perusahaan.
Seperti skala upah, remonirasi bahkan termasuk transparansi dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dan beberapa hal lainya.(***)
