PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih tetap menganggarkan gaji untuk ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) di tahun 2024. Hal ini sesuai dengan arahan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) yang mengatakan agar menganggarkan gaji untuk THL seperti tahun sebelumnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution Jumat (8/9/2023) mengatakan untuk setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sudah menganggarkan gaji baik untuk tenaga honorer ataupun untuk kegiatan lainnya.
"Sebenarnya di OPD itu sudah menganggarkan kegiatan-kegiatan untuk tenaga honor dan lain-lain. Dan itu kami kira berbeda dengan penganggaran kegiatan prioritas seperti pemilu dan lain-lain," ujar Sekda, Jumat (8/9/2023).
Ia mengatakan dirinya memang tak ingat pasti jumlah honorer yang ada di lingkungan Pemko Pekanbaru. Namun jumlahnya sekitar 9.000 an.
"Itu dianggarkan semua. Kalau total jumlah nilainya ya kalikan aja perhari itu Rp67 ribu dikali jumlah dia bekerja sebulan kemudian dikalikan sekitar 9.000 orang," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa sesuai arahan Presiden Jokowi, tidak akan ada pengurangan tenaga honorer.
Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah dimana 28 November hubungan kerja pemerintah dan honorer harus diakhiri.
"Kalau melihat PP, 29 November besok itu harus diakhiri. Kalau diakhiri harus ada PHK (pemutusan hubungan kerja) massal. Kami dari Menpan RB telah mengirim surat ke Gubernur dan Bupati, untuk menganggarkan seperti tahun sebelumnya, dan mereka tetap bisa bekerja," kata Azwar Anas di Pekanbaru, Kamis (7/9/2023).
"Surat itu ditujukan kepada DPR dan DPRD. Kami harus mengeluarkan SE supaya DPR dan DPRD bisa menganggarkan anggaran sehingga tenaga non-ASN tetap bisa bekerja," papar Anas.
Saat ini, kata mantan Bupati Banyuwangi itu mengatakan, bahwa pemerintah tengah menyiapkan opsi untuk status para tenaga honorer.
"Nanti kita siapkan opsi terkait status mereka. Pemda kedepan tak bisa lagi serampangan terkait pegawai honorer atau non ASN, sungguhpun honorer dan non ASN membantu luar biasa," Cakapnya.
