PEKANBARU - Puluhan pemilik pangkalan gas elpiji di Kota Pekanbaru mendatangi Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Senin (24/7/2023). Mereka datang untuk mengadukan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, puluhan pemilik pangkalan gas elpiji ini meminta bantuan DPRD Pekanbaru, agar mereka bisa mendapatkan haknya.
Persoalannya, adalah PT Surya Glonal Mandiri (SGM) yang merupakan agen gas elpiji bersubsidi, meminta sejumlah uang agar pangkalan bisa mendapatkan pasokan gas lagi dari PT SGM. Padahal sebelumnya, para pemilik pangkalan telah menyetorkan sejumlah uang untuk kerjasama.
Salah seorang pemilik pangkalan, Parluhutan Sihotang mengatakan, persolan ini berawal sejak Desember 2022 lalu. Saat itu puluhan pemilik pangkalan yang telah bekerjasama dengan PT SGM tidak lagi mendapatkan pasokan gas lantaran PT SGM mengalami permasalahan internal.
Hal ini membuat para pemilik pangkalan merugi lantaran saat bergabung dengan PT SGM, pangkalan sudah mengeluarkan uang antara Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk bisa mendapatkan pasokan gas.
Kemudian pada Februari 2023, DPRD Pekanbaru dan PT Pertamina telah memberikan solusi kepada para pemilik pangkalan untuk mendapatkan pasokan dari agen lain, namun sifatnya hanya sementara.
"Itu juga bersifat sementara. Tidak permanen kita dapat pasokan dari agen yang lain ini. Kuotanya juga jauh berkurang. Tidak sama seperti yang kita dapat dengan kerjasama dengan PT SGM," katanya, Senin (24/7/2023).
Kemudian, beberapa bulan berselang, mereka mendapatkan kabar bahwa PT SGM kembali beroperasi.
Oleh karena itu para pemilik pangkalan meminta kepada PT SGM untuk memberikan kembali pasokan gas kepada mereka, karena sebelumnya mereka telah bekerjasama dengan PT SGM.
Akan tetapi, PT SGM memberikan syarat kepada para pemilik pangkalan agar menyerahkan uang sebesar Rp 15 juta per pangkalan untuk melanjutkan kerjasama itu.
"Alasannya karena PT SGM yang sekarang ini manajemennya sudah berbeda. Makanya mereka minta uang tambahan. Kami tentu gak mau, karena waktu kerjasama sebelumnya kita sudah keluarkan uang, Rp50 juta sampai Rp100 juta. Makanya kami minta bantuan ke DPRD untuk membantu mencarikan solusinya," cakapnya.
Sihotang mengatakan, ada dua solusi yang mereka minta saat ini. Pertama, mereka minta agar dikembalikan ke PT SGM dengan tidak membayar uang tambahan Rp 15 juta per pangkalan. Atau dilanjutkan dengan agen yang baru saat ini dengan memberikan kerjasama yang bersifat permanen.
"Kami minta dilanjutkan secara permanen ke agen lain yang saat ini sudah berjualan sementara atau dikembalikan ke SGM dengan perjanjian agar kami tidak lagi ditelantarkan," ujar Sihotang.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Dapot Sinaga mengaku geram dengan sikap PT SGM yang seolah mempermainkan para pemilik pangkalan tersebut.
"PT SGM ini kan bisa berdiri karena adanya permintaan kuota dari pangkalan ini. Karena ada permintaan dari pangkalan ini lah SGM bisa mengajukan ke Pertamina. Persoalannya sekarang, SGM ini berjalan lagi, tapi kuota untuk pangkalan ini kemana?" kata Dapot.
Oleh sebab itu, Dapot mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil manajemen PT SGM, Pertamina, dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru untuk membahas hal tersebut.
"Kita akan cari solusinya besok. Kita jadwalkan pemanggilannya hari Senin depan," tegasnya.
Dapot juga mengatakan akan menjembatani para pemilik pangkalan gas tersebut untuk mendapatkan solusi terbaik. Apakah akan dilanjutkan dengan agen yang baru dengan sifat kontrak permanen atau dikembalikan dengan PT SGM tanpa biaya tambahan.
"Karena kalau SGM ini minta (uang) lagi ke pangkalan, gak mungkin mereka dua kali kena korban. Selain itu, nanti jika PT SGM tidak bersedia memberikan kuota kepada pangkalan, nanti kita minta ke Pertamina agar PT SGM ini ditutup saja. Karena PT SGM ini ada karena adanya permintaan kuota dari pangkalan-pangkalan ini semua," tukasnya.
