PEKANBARU (CELOTEHRIAU.COM) - Dinas Sosial dan Pemakaman (Dinsoskam) Kota Pekanbaru mengusulkan sebanyak 42 ribu kepala keluarga (KK) yang nantinya dimasukkan dalam daftar penerima Kartu Pekanbaru Sehat sebagai pengganti Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Kepala Dinsoskam Kota Pekanbaru, Chairani mengatakan bahwa puluhan ribu KK yang diusulkan itu merupakan keluarga kurang mampu sesuai hasil verifikasi Basis Data Terpadu (BDT) yang dilakukannya.
"Bagi masyarakat yang belum terdaftar di BDT, bisa melapor (ke Dinas Sosial), nanti kita sesuaikan dengan kondisi dia (masyarakat red) di lapangan," katanya, Selasa (15/1/2019).
"Verifikasi ini (BDT) kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Untuk tahun ini, Juni ada verifikasi dan kita uraikan lagi mana masyarakat yang layak dan tidak layak menerima," imbuhnya.
Dalam program Kartu Pekanbaru Sehat, terang Chairani, pihaknya akan lebih selektif menentukan warga yang bakal dimasukkan sebagai penerima jaminan kesehatan dari Pemerintah Kota tersebut.
"Agar tidak seperti Jamkesda kemarin yang banyak keluhan, karena katanya tidak tepat sasaran dan sebagainya," tegasnya.
Dilanjutkan mantan Camat Tampan ini, pihaknyaakan benar-benar memastikan masyarakat yang membutuhkan dapat menikmati program Pekanbaru Sehat meskipun sebelumnya masyarakat bersangkutan belum masuk dalam data penduduk miskin di Dinas Sosial.
"Pertama kita akan lakukan pengecekan apakah masyarakat ini masuk dalam BDT database kemiskinan. Kalau sudah termasuk dalam data dan jika memerlukan perawatan emergency, maka akan langsung kita keluarkan surat rekomendasi perawatan ke rumah sakit," sebut Chairani.
Terkait payung hukum pelaksanaan Kartu Pekanbaru Sehat, Chairani menyampaikan jika pemerintah kota sudah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru.
"Perwako tentang penggantian Jamkesda menjadi Pekanbaru Sehat sudah dikeluarkan Jumat kemarin. Dan, tinggal pelaksanaannya saja lagi di lapangan," pungkasnya.
