CELOTEH RIAU.COM - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra TH, uring-uringan saat dikonfirmasi terkait Alat Pelindung Diri (APD) yang diduga tak memenuhi standar penanganan COVID-19, Selasa (19/5/20).
Tentang APD yang diduga tidak standar penanganan COVID-19, itu dilontarkan anggota DPRD, dr. Moris Bationg Sihite dalam hearing Panitia Khusus Pansus) DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Tim Gugus Tugas penanganan COVID-19, Jum'at minggu lalu.
"Apalagi , mau beritakan lagi masalah APD ya. Saya no coment," ujarnya uring-uringan sembari memegang erat map plastik warna hijau ditangannya.
Padahal selaku kepala dinas yang bertanggung jawab dalam pengadaan APD untuk tim medis gugus tugas, Ersan tinggal menjelaskan secara baik dan benar tentang temuan anggota Pansus tersebut.
Namun, justru sebaliknya. Ersan terkesan berusaha menutupi informasi publik tentang jenis, kualitas dan jumlah APD yang dibeli dari anggaran negara (dana COVID-19).
Hearing tersebut Jum'at Minggu lalu itu, dipimpin Ketua Pansus, Syofian, dan dihadiri anggota Febrina Luwu, Al Azmi, Rubi Handoko, Moris Bationg Sihite. Sementara dari Tim Gugus Tugas dihadiri asisten I Heri Indra Putra, Kadiskes Ersan Saputra TH, kepala dinas terkait lainnya, dan para camat.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Panitia Khusus (Pansus) COVID-19, DPRD Kabupaten Bengkalis dalam kunjungannya ke Puskesmas Sebanga, Kecamatan Bathin Solapan, menemukan alat pelindung diri diduga tidak sesuai standar penanganan COVID-19. Pegawai Puskesmas kepada Moris menjelaskan, APD tersebut didrop Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.
Hal ini diungkapkan anggota Pansus, dr. Moris Bationg Sihite dalam pertemuan dengar pendapat dengan Tim Gugus Tugas penanganan COVID-19 di DPRD, Jum'at (15/5/20).
Moris menegaskan, bahwa dirinya telah menguji APD dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang diterima Puskesmas Sebanga dengan air. Ketika diteteskan air, ungkap Moris, airnya langsung tembus dan menetes.
Sementara ukuran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) lebih halus. Situasi ini membuat petugas Puskesmas sebagai garda terdepan penanganan COVID-19 rawan.
"Waktu kami datang ke Puskesmas Sebanga, kami minta kepada petugas Puskesmas, mana APD dari Diskes dan mana APD bantuan Chevron. Mereka kasih satu dari Dinas Kesehatan dan satu APD dari Chevron. Ternyata yang dari Dinas Kesehatan tidak standar. Sebaliknya bantuan Chevron standar," kata Moris yang membuat wajah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, dr. Ersan Saputra TH terlihat sedikit pucat.
Pansus COVID-19 berharap APD yang diberikan kepada petugas medis harus berkualitas dan memenuhi standar kesehatan penanganan COVID-19.
"Kami dewan bukan diam aja, kami juga turun kelapangan," kata Moris kepada media ini.
Mendengar temuan Moris dan kawan-kawan, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ersan Saputra TH, mencoba membela diri bahwa APD yang dibeli pihak dari perusahaan sudah terdaftar dan punya standar yang jelas. Bahkan dalam pembelian APD Dinas Kesehatan melibatkan pihak kejaksaan dan Tipikor Polres Bengkalis.
"Setiap kita membeli APD, kita beli dari perusahaan yang standarnya jelas. Tapi, bisa satu, dua tak standar. Nanti akan saya cek," jawab Ersan.
Namun, dalam dengan pendapat tersebut, Ersan tidak menyebutkan nama perusahaan yang memproduksi APD yang dibeli Dinas**DI
