CELOTEH RIAU---Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mendorong vaksinasi atau proses penyuntikan vaksin virus corona (covid-19) di Indonesia dilakukan secara gratis alias tidak ada lagi kategori vaksinasi mandiri yang berbayar.
IAKMI menilai di tengah kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini, warga negara berhak mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan sesuai prinsip berkeadilan tanpa pandang bulu.
"Saya bicara atas nama IAKMI, pengelolaan vaksin seharusnya dilakukan pemerintah semuanya baik penanganan, distribusi, penyelenggaraan, termasuk pembiayaan. Tidak boleh dilepaskan ke swasta," kata Dewan Pakar IAKMI Hermawan Saputra, Selasa (8/12).
"Namanya wabah itu semua harus gratis, jangankan vaksin atau obat, kerugian karena wabah saja harus diganti oleh negara," imbuhnya.
Hermawan meminta agar pemerintah kembali mempertimbangkan kebijakan vaksin gratis itu. Hal itu, kata dia, sudah termaktub dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Hermawan juga menyinggung amanat konstitusi Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan'.
Hermawan menilai pembagian kategori vaksin program gratis dan vaksin mandiri alias berbayar, akan menciptakan ketimpangan di masyarakat. Padahal menurutnya, masalah pandemi dan penyakit menular ini bukan persoalan personal melainkan menjadi masalah seluruh warga negara.
"Kalau ada hal-hal seperti ini, tentu saja inilah yang membuat runyam penanganan covid-19. Pasti ada unsur ketidakadilan," kata dia.
Di sisi lain, pengadaan vaksin yang didatangkan secara bertahap dinilai akan menghambat target pemerintah untuk memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus covid-19.
Pemerintah sebelumnya mengatakan akan fokus menargetkan penyuntikan vaksin covid-19 ke 173 juta penduduk atau setara dengan 70 persen penduduk di tanah air. Sedangkan 30 persen lainnya tidak perlu menjalani vaksinasi, atau bisa dikatakan upaya ini dilakukan untuk memunculkan herd immunity.
"Kalau secara nasional vaksin hanya efektif apabila terjadi herd immunity, dan itu akan terjadi minimal 70 persen populasi yang harus divaksin, dan berarti ada jaminan pembiayaan. Wong negara lain menggratiskan vaksin kok," ungkap Hermawan.
Beberapa negara seperti Jepang, Hong Kong, Belgia, dan Arab Saudi pun telah berencana menggratiskan vaksin covid-19 bagi warganya.
Hermawan memprediksi, pada umumnya masyarakat akan enggan divaksin apabila berbayar. Oleh sebab itu, ia menilai secara filosofis, yuridis, maupun sosial maka negara bertanggung jawab dalam menyediakan vaksin gratis bagi rakyatnya.
Semakin banyak masyarakat Indonesia yang divaksinasi, maka proses pembentukan herd immunity bakal segera terwujud.
"Daya beli akan memengaruhi kemauan untuk membeli, jadi ada orang yang seharusnya divaksinasi tapi tidak dapat divaksinasi," pungkas Hermawan.
Senada, epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo pun menilai kategori vaksinasi mandiri dapat menghambat target pemerintah dalam memunculkan herd immunity. Belum lagi, lanjut Windhu, pelaksanaan penyuntikan vaksin bakal dilakukan secara bertahap atau serentak.
Menurutnya, bila efikasi atau kemanjuran vaksin yang menciptakan antibodi terjadi secara singkat, misalnya hanya enam bulan, maka target herd immunity akan semakin jauh tertinggal. Sebab, orang yang sudah menjalani vaksinasi bakal kembali terinfeksi virus corona bila antibodi tidak bertahan lama.
"Kalau 60-70 persen beli sendiri saya tidak yakin herd immunity akan tercapai, padahal tujuannya itu. Jadi seharusnya vaksin program alias gratis. Karena, beberapa orang diberi gratis saja ada yang tidak mau, ditambah lagi mereka suruh beli. Nah, ini menurut saya harus dipertimbangkan lagi oleh pemerintah," kata Windhu.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 17 November lalu sempat mengatakan bahwa sasaran penerima vaksin Covid-19 sebanyak 107.206.544 orang berusia 18 hingga 59 tahun. Terawan menerangkan bahwa total penerima vaksin dari program pemerintah 32.158.276 orang dengan kebutuhan 73.964.035 dosis vaksin Covid-19.
Menurutnya, setiap orang membutuhkan dua dosis vaksin dan wastage rate of vaccine atau penghitungan jumlah total vaksin dengan jumlah dosis yang diberikan sebesar 15 persen.
Sementara itu, hingga saat ini, pemerintah belum menetapkan harga vaksin covid-19 untuk setiap dosisnya. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir pernah menyampaikan harga vaksin covid-19 bisa mencapai US$5, US$8, hingga U$S20 bergantung biaya penemuan vaksin, kapasitas produksi, dan lain sebagainya.
Sementara itu, PT Bio Farma (Persero) pernah menyampaikan harga vaksin corona di kisaran Rp72.500- Rp145 ribu. Namun, belum lama ini harga vaksin covid-19 yang diusulkan Bio Farma naik menjadi Rp200 ribu per dosis.
