CELOTEH RIAU--- Dewan Keamanan (DK) PBB akan mengadakan pertemuan darurat menyusul kudeta militer Myanmar terhadap pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, Selasa (2/2/2021).Melansir AFP, pertemuan tersebut akan diadakan melalui konferensi video dan digelar secara tertutup.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, diplomat Swiss Christine Schraner Burgener, diharapkan memberi pengarahan kepada dewan tentang perkembangan terakhir dalam pertemuan itu.
Militer Myanmar merebut kekuasaan pada Senin dalam kudeta tak berdarah. Mereka juga menahan pemimpin terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan politisi lainnya.
Inggris, yang memimpin DK PBB pada Februari ini, telah lama merencanakan untuk mengadakan pertemuan tentang Myanmar minggu ini.
Utusan PBB dari Inggris, Barbara Woodward berharap untuk mengadakan diskusi, "sekonstruktif mungkin tentang Myanmar dan melihat berbagai langkah, dengan gagasan untuk menghormati keinginan rakyat yang diungkapkan dalam pemungutan suara dan membebaskan para pemimpin masyarakat sipil."
"Kami ingin mempertimbangkan langkah-langkah yang akan menggerakkan kami menuju tujuan itu," kata Woodward, sambil mencatat tidak ada langkah-langkah spesifik yang dipikirkan saat ini.
Di sisi lain, Pemerintah Inggris telah memanggil Duta Besar Myanmar Kyaw Zwar Minn ke Kantor Kementerian Luar Negeri, Senin (1/2) waktu setempat. Pemanggilan terkait kudeta yang dilakukan militer terhadap Suu Kyi.
"Menteri Asia, Nigel Adams mengutuk kudeta militer dan pemenjaraan yang melanggar hukum terhadap warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi," kata seorang juru bicara Kementerian dikutip AFP.
Adams menyerukan jaminan atas keamanan mereka yang ditahan dan menuntun agar segera dibebaskan. Ia juga meminta Majelis Tinggi Nasional Myanmar untuk berkumpul kembali secara damai.
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengutuk kudeta dan penahanan Suu Kyi. "Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil dibebaskan," kata dia lewat Twitter.
Sejumlah negara juga telah mengecam tindakan junta militer mengkudet Suu Kyi. Negara yang telah menyampaikan kecamannya itu antara lain, Amerika Serikat, Jepang, Australia, India, Kanada, hingga Turki.
Presiden AS Joe Biden mendesak militer Myanmar untuk melepaskan kekuasaan usai melakukan kudeta terhadap Suu Kyi. Biden juga memerintahkan peninjauan untuk mempertimbangkan penerapan kembali sanksi yang dicabut selama transisi Myanmar ke demokrasi.
Militer Myanmar menahan pemimpin de facto, Suu Kyi dan melakukan kudeta, Senin (1/2). Suu Kyi dan para pemimpin sipil lainnya ditahan oleh tentara pada hari yang sama dengan sesi parlemen baru, yang digelar sejak pemilu November lalu.
