PEKANBARU - Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite bersubsidi dan Gas Elpiji bersubsidi menuai kontra. DPRD Riau menilai kebijakan ini merupakan skenario pemiskinan rakyat.
"Itu seakan-akan sudah ada skenario pemiskinan rakyat biar lemah di atas lemah lagi, orang awam saja paham bahwa kondisi hari yang baru mulai agak terbebas dari Corona justru akan dijadikan tumbal biar lebih merana lagi," kata Anggota DPRD Riau dari Fraksi PAN Mardianto Manan, Senin (22/8/2022).
Mardianto Manan juga tidak mengetahui siapa aktor dalang di balik skenario pemiskinan rakyat ini. Namun demikian yang jelas, Ia mengaku melihat ini rakyat jadi sasaran yang akan 'dibantai' biar lebih miskin lagi.
"Baru kemarin minyak goreng kacau balau harganya, hari inipun masih ada sedikit persoalan alias belum normal, Dexlite sudah naik lagi Rp 18.500 dan Biosalar pun mulai langka. Anggaplah Dexlite konsumsi menengah ke atas," jelasnya.
Namun, lanjut dia, yang terjadi lagi sekarang Pertalite dan Biosolar sudah mulai lagi langka, dan ada isu elpiji 3kg dan mie instan lagi mau dinaikkan. Mardianto mempertanyakan, apakah ini sasaran buat masyarakat menengah ke bawah atau miskin? Biar merana saja semua?
"Makanya saya katakan skenario kematian buat si miskin seakan - akan lagi dirancang, saya tak punya teori tetapi itulah realita lapangan terjadi saat ini. Kita hanya pasrah pada kebijakan yang sangat tidak berpihak pada orang miskin dan seakan ada remote dari naga-naga sana," paparnya.
Sebelumya, Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar menilai kebijakan itu akan berdampak terhadap masalah sosial dan ekonomi masyarakat.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi, selalu membawa dampak pada sektor sosial dan perekonomian, termasuk di daerah, terutama konsumsi rumahtangga akan tertekan," kata Markarius Anwar, Ahad (21/8/2022).
Kata dia, belanja rumahtangga merupakan pilar utama perekonomian nasional. Pada skala nasional berdasar perhitungan Bank Indonesia (BI), setiap kenaikan bensin sebesar Rp1.000 perliter, akan menyebabkan laju inflasi sebesar 1,3 persen.
"Dapat dibayangkan berapa kemungkinan bertambahnya Inflasi dengan isu kenaikkan hingga mencapai Rp10.000, dari harga yang ada saat ini," kata dia.
Lanjut dia, dampak yang wajar terjadi dengan kenaikan harga BBM adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin. Apalagi saat ini kondisi rakyat Indonesia khususnya Riau masih dalam tahap pemulihan ekonomi setelah dilanda Covid-19.
"Permasalahannya adalah, kenaikan harga BBM subsidi adalah domain pusat. Kebijakan menaikkan harga BBM subsidi perlu ditinjau ulang, terutama dengan kenaikan yang cukup drastis," kata dia.
Namun masalah itu sebenarnya, secara politis tetap bisa diperjuangkan melalui partai politik untuk dibawa ke pusat. Ia berjanji, akan menyampaikan persoalan itu ke pemerintah pusat, melalui Fraksi PKS di DPR RI.
"Saya selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Riau akan menyampaikannya melalui Fraksi PKS di pusat, terkait kebijakan tersebut, untuk disuarakan dan diperjuangkan di pusat," kata dia.
