CELOTEH RIAU---Rhodium Group, lembaga riset asal Amerika Serikat (AS), mengungkap bahwa nilai investasi antara AS dan China jauh lebih besar dari data resmi yang dilaporkan.
Diestimasikan investor AS memegang US$1,2 triliun dalam bentuk ekuitas dan instrumen utang yang diterbitkan oleh sekuritas China hingga akhir 2020. Angka ini lima kali lebih besar dari data resmi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan AS.
Laporan yang juga dipublikasikan Komite Nasional Amerika Serikat (AS)-China ini menyebut perbedaan nilai tersebut disebabkan karena berbagai perusahaan China menggunakan struktur hukum yang kompleks dalam menerbitkan saham mereka.
Salah satunya, dengan menggunakan suaka pajak (tax havens) dalam perdagangan di bursa AS.
Temuan ini menekankan tantangan yang dihadapi tim kebijakan luar negeri Presiden AS Joe Biden dalam menentukan posisi dalam hubungan antara kedua negara.
Rhodium Group menyebut jika pemimpin kedua negara meneruskan ketegangan, seperti perang dagang, masyarakat di kedua negara akan dirugikan.
"Masyarakat dari berbagai kalangan akan sangat dirugikan," kata Associate Director Rhodium Group Adam Lysenko seperti dikutip dari Reuters, Selasa (26/1).
Laporan menunjukkan kepemilikan sekuritas AS di China mencapai US$2,1 triliun atau 36 persen lebih banyak dari angka resmi yang dirilis.
Sebagian besar perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan klasifikasi dari investasi ekuitas karena investor menggunakan mediasi investasi Hong Kong demi menghindari kontrol dari pemerintah komunis China.
Meski begitu, Lysenko menyebut integrasi keuangan antara keduanya tetap rendah. Jika kebijakan dilonggarkan, maka investasi portofolio gabungan kedua negara akan berjumlah lebih dari US$9 triliun, jauh lebih rendah dari angka saat ini yang ditaksir US$3 triliun.
Kurang dari seminggu menjabat, tim kebijakan luar negeri dan perdagangan Biden mendapatkan warisan serangkaian kebijakan 'keras' yang diberlakukan oleh pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump.
Peraturan yang dikeluarkan Trump pada November lalu mengharuskan investor menarik investasi dari 44 perusahaan yang diduga terafiliasi dengan militer China. Beberapa investor mengharapkan pemerintahan Biden akan membatalkan aturan tersebut dengan segera.
