PEKANBARU - Lima asosiasi pengembang perumahan di Riau yang terdiri dari Himpera, Apersi, Apernas, Apernas Jaya, dan REI sepakat menolak rencana penerapan aplikasi Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). Penolakan ini dinilai tidak memperhatikan kearifan lokal.
Kelima asosiasi sepakat akan menyampaikan keberatan aplikasi SiPetruk ke DPP masing-masing untuk mencari dukungan penundaan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.
"Keluhan kami sama dan punya harapan yang sama," kata Ketua REI Riau Elvi Syofriadi kepada wartawan usai menggelar rapat menyikapi aplikasi SiPetruk dengan lima asosiasi pengembang di Riau, Rabu (9/6/2021).
Hadir dalam rapat tersebut Wasekjen DPP REI H A Tambi, Sekretaris REI Riau Ari Prama, Bendahara REI Riau H Yendrizal SE MM, Wakil Ketua REI Riau Alfian, Ketua Himpera Riau Yulekson, dan perwakilan pengurus Apersi, Apernas, Apernas Jaya Riau.
Dikatakan Elvi alias Anton GGA ini, dari rapat itu maka diputuskan ada beberapa sikap yang akan disuarakan supaya aplikasi Si Petruk ditunda khususnya untuk wilayah Riau.
Diantara sikap yang disepakati bersama ialah, dari rapat itu seluruh asosiasi pengembang di Riau sepakat akan membentuk Forum Asosiasi Komunikasi pengembang Riau.
Hadir dalam rapat yang dimotori oleh REI Riau, perwakilan Hadir perwakilan dari Himpera, Apersi, Apernas, Apernas Jaya, serta perwakilan dari DPP REI Wasekjen bidang perumahan Amran Tambi.
Selanjutnya disampaikannya, sikap kedua, seluruh asosiasi sepakat diadakannya penundaan keputusan aplikasi SiPetruk dan akan disampaikan ke DPP masing-masing pengembang. Dan selanjutnya juga akan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas semua kendala dan permasalahan pada masing-masing anggota pada asosiasi.
Tentu kebijakan bersama, melaksanakan langkah kongkrit dengan pernyataan sikap mengenai aplikasi SiPetruk pada asosiasi masing-masing. "Ini yang akan dilakukan," singkat Anton GGA yang didampingi Sekretaris REI Riau Ari Pramana Citra, Bendahara REI Riau Yendrizal, dan Ketua Himpera Yulekson.
Ditegaskan juga berdasarkan kesepakatan bersama juga, seluruh asosiasi pengembang di provinsi Riau sepakat mengadakan pertemuan dengan pihak perbankan, dan tenaga ahli yang membidangi SiPetruk.
"Pekan depan kami akan kumpul lagi memfollow up hasil koordinasi dan laporan dari DPP masing-masing asosiasi yang hari ini disepakati," imbuhnya.
Ditegaskan Anton, ada beberapa hal yang tidak bisa diaplikasikan di Riau, salah satunya mengenai batu kali dan atap. "Jika langkah dan sikap dari asosiasi tidak di respon, dan tetap dilaksanakan juga aplikasi SiPetruk, maka kami pengembang Riau minta supaya ada penyesuaian harga, dan pertimbangan lain dari perbankan," tegasnya mewakili asosiasi pengembang Riau.
Selain itu juga kami akan mencari solusi lain untuk KPR. "Kami akan mendorong bank untuk menyediakan produk KPR yang berbunga murah," tuturnya.
