CELOTEHRIAU.COM ? Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap sikap pemerintah memblokir sejumlah media sosial dengan alasan untuk menghindari kericuhan sebagai hal yang berlebihan.
Juru bicara BPN Andre Rosiade menyebut kebijakan itu tak masuk akal dan bertentangan dengan demokrasi. Padahal, kebebasan berpendapat termasuk di media sosial adalah bagian dari demokrasi.
"Kemarin ada pernyataan pemerintah akan mengawasi ucapan para tokoh politik, sekarang akses media sosial dibatasi. Menurut saya ini pemerintah panik dan ketakutan hingga demokrasi saja diatur seenak mereka, rezim ini takut dengan demokrasi," kata Andre di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).
Andre menuding kepanikan dengan cara memblokir akses sejumlah media sosial yang dilakukan oleh pemerintah sama saja menunjukkan kebobrokan sistem pemerintahan yang dijalankan selama ini.
"Ya mereka panik makanya membatasi aktivitas rakyat. Ingat rakyat tidak bodoh. Merasakan kesenjangan ekonomi, hukum yang tidak adil dan itu semua rakyat lihat," kata Andre.
Setelah kerusuhan yang terjadi Rabu (22/5) dini hari di sejumlah titik Jakarta, pemerintah melakukan pembatasan fitur media sosial dan pesan instan untuk sementara waktu.
Pengguna media sosial dan pesan instan tidak bisa mengirim dan menerima video dan foto untuk sementara.
Bentrok aparat dan massa sampai saat ini masih terjadi di sejumlah titik. Salah satunya di Jalan Brigjen Katamso, Slipi, Jakarta Pusat.
Polisi coba membubarkan massa dengan melempar gas air mata, yang dibalas massa dengan melempar batu.
