CELOTEH RIAU--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto mencatat ada potensi dana penanganan dampak pandemi virus corona serta PEN yang tidak terserap sebesar Rp12,92 triliun sampai akhir tahun ini.
Jumlah potensi itu setara 1,85 persen dari total pagu yang disiapkan mencapai Rp695,2 triliun. Potensi dana tak terserap berasal dari hasil evaluasi di anggaran PEN untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan sektoral/pemerintah daerah.
Rencananya, anggaran yang berpotensi tidak terserap pada tahun ini akan dialokasikan untuk kebutuhan di sektor lain. Namun, masih dalam rangka pemulihan ekonomi.
"Untuk dana atau anggaran PEN yang masih bisa digunakan dan dialokasikan lagi sebesar Rp12,92 triliun yang berasal dari alokasi program PEN untuk kelompok kesehatan, perlindungan sosial, dan sektoral/pemda," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9).
Di sisi lain, Airlangga bilang hasil evaluasi Komite PC-PEN juga menemukan ada potensi anggaran tak terserap di dana kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun, belum ada keterangan seberapa besar potensi dana yang tak terserap dari pos-pos tersebut.
Sementara khusus realisasi anggaran PEN, ia mencatat baru mencapai Rp211,6 triliun atau 30,43 persen dari total pagu per 31 Agustus 2020. Ia mengklaim peningkatan realisasi penggunaan anggaran PEN mencapai 30,9 persen secara bulanan bila dibandingkan realisasi per akhir Juli 2020.
"Kalau melihat tren kemajuan program dan realisasi anggaran di Agustus ini, kami cukup optimistis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2020 masih bisa positif," ucapnya.
Selain itu, Airlangga juga mencatat pagu anggaran PEN yang sudah diketahui alokasi pastinya telah mencapai Rp679 triliun atau 97,66 persen dari pagu, meski masih banyak anggaran yang belum direalisasikan. Untuk itu, ia mengatakan Komite PC-PEN akan terus berusaha mendorong percepatan realisasi anggaran PEN.
"Ini baik yang sifatnya program baru maupun yang optimalisasi program existing yang sudah ada di pipeline," katanya.
Saat ini, ia mengungkapkan pemerintah telah memiliki beberapa usulan inisiatif program di sektor kesehatan. Misalnya, pengembangan fasilitas kesehatan di Puskesmas, RSUD, pemberian Dana Insentif Daerah (DID) untuk daerah yang berhasil dalam penanganan covid-19 dari zona kuning menjadi hijau, dan peningkatan tes PCR untuk memenuhi target WHO (orang per hari).
Kemudian, pemerintah juga mengusulkan penambahan nilai beberapa program perlindungan sosial dan perluasan penerima manfaat program tersebut. Muncul juga usulan untuk mendorong percepatan program Padat Karya Tunai (PKT), terutama yang ada di Kementerian PUPR.
Tak ketinggalan, pemerintah berusaha mendorong kontribusi pertumbuhan nasional dari daerah. Misalnya dengan menyiapkan beberapa program pengembangan sektor unggulan di 10 provinsi yang mempunyai kontribusi pertumbuhan terbesar.
